New York, MINA – Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina menegaskan, Hamas harus diakui sebagai gerakan politik yang sah, bukan kelompok pembunuh.
Dalam pernyataannya pada Ahad (17/8), Albanese menekankan bahwa Hamas memiliki peran administratif dan pelayanan yang signifikan di Jalur Gaza.
Ia menegaskan, organisasi tersebut berkuasa setelah memenangkan pemilu yang disebutnya sebagai pemilihan paling demokratis di kawasan itu, bahkan lebih luas dari sekadar Palestina.
Albanese menilai banyak pihak yang hanya mengulangi narasi arus utama mengenai Hamas tanpa memahami peran sesungguhnya. Ia menyoroti bahwa gerakan tersebut telah membangun sekolah, lembaga publik, dan rumah sakit, sehingga menjadi otoritas de facto di Gaza.
Baca Juga: Israel Dicoret dari Fiera Del Levante Italia 2025
“Mereka bukanlah sekadar kelompok pembunuh atau pasukan bersenjata berat seperti yang sering digambarkan dalam berbagai narasi,” tegas Albanese.
Selain itu, ia juga menyinggung lebih dari 60 perusahaan internasional, termasuk perusahaan senjata dan teknologi besar, yang dituding ikut memfasilitasi operasi militer Israel di Gaza serta mendukung pembangunan pemukiman di Tepi Barat.
Albanese menggambarkan situasi di Gaza saat ini sebagai kampanye genosida yang didorong oleh motif keuntungan. Ia menyerukan agar perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan kerja sama bisnis dengan Israel serta meminta pertanggungjawaban hukum bagi para CEO di bawah hukum humaniter internasional.
“Di saat ribuan nyawa hilang di Gaza dan kekerasan di Tepi Barat terus meningkat, laporan ini menyoroti alasan penting mengapa genosida Israel berlanjut: karena hal itu menguntungkan bagi banyak pihak,” ujarnya. []
Baca Juga: HUT RI ke-80 di Kenya Pererat Persatuan dan Diplomasi Budaya
Mi’raj News Agency (MINA)