Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau, Prioritas Pemerintah Indonesia

Bali, MINA – Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya keras untuk mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan mengimplementasikan mekanisme ekonomi hijau atau green financing.

“Sudah saatnya bagi Indonesia untuk menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, “ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pidato pembuka Conference on Low Carbon Development and Green Economy, bagian dari the 2018 International Monetary Fund-World Bank Group Annual Meetings di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10) pagi.

LCDI pertama kali digagas dalam United Nations Conference on Climate Change (COP 23 UNFCCC) 2017 di Bonn, Jerman, di mana negara-negara didorong untuk menerapkan kebijakan progresif alam menghadang dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi dan pembangunan sosial.

Awal perkembangan LCDI di Indonesia, penanganan perubahan iklim yang agresif berpotensi meraih keuntungan ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan penyediaan kesehatan yang lebih baik dapat menghasilkan selisih keuntungan 26 triliun dollar, dalam rentang saat ini hingga 2030.

Temuan tersebut mengindikasikan, Indonesia bukan pengecualian bagi aturan tersebut sehingga perubahan ke pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang yang diharapkan mampu memicu keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan.

“Mengingat dunia kita berubah dengan cepat, Kementerian PPN/Bappenas akan mengarusutamakan laporan LCDI tentang pembangunan rendah karbon ke dalam kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” jelas Bambang.

Hingga saat ini, terdapat dua proyek contoh implementasi awal LCDI. Pertama, proyek Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Jawa Tengah yang mengombinasikan aksi penanganan perubahan iklim dengan pendapatan melalui bio-digesters yang memproduksi bio-slurry dan kompos, juga meningkatkan kualitas tanah dan ekosistem untuk merestorasi bekas lahan pertambangan.

Kedua, penandatanganan komitmen provinsi berkelanjutan oleh pemerintah Papua Barat yang dilaksanakan pada International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy di Manokwari, Papua Barat, akhir pekan lalu. Komitmen ini sangat mencerminkan semangat LCDI dan menandakan awal kesuksesan untuk memulai upaya pembangunan rendah karbon.

Hal ini dikarenakan, hutan Indonesia berkontribusi bagi emisi karbon di ekonomi negara. Sebagai salah satu provinsi dengan hutan yang masih lebat, Papua Barat masih menyimpan jumlah karbon yang luar biasa.

Pemerintah Indonesia dan partner pembangunan untuk meraih pertumbuhan ekonomi hijau dan berusaha sekuat tenaga bagi masa depan rendah karbon dengan memanfaatkan pendanaan publik dan swasta untuk aksi penanganan perubahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. (R/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)