Darur, MINA – Delegasi pemerintah Sudan dan aliansi Front Revolusioner Sudan (SRF) di jalur Darfur dalam pembicaraan damai di ibukota Sudan Selatan Juba, menyetujui pembentukan komisi pembangunan mengakhiri potensi konflik masa depan.
Anggota Dewan Sovereign dan juru bicara delegasi negosiasi pemerintah, Mohamed El Taayshi mengatakan kepada Sudan News Agency (SUNA), alasan pembentukan komisi didasarkan pada fakta bahwa konflik di Darfur awalnya dimulai sebagai perjuangan untuk sumber daya dan yang dilalaikan oleh pemerintah pusat di Khartoum.
“Jalur Darfur menyajikan proposal untuk membentuk komisi dan kami menyetujui prinsip-prinsip dan mekanisme implementasi,” El Taayshi menjelaskan. Media setempat Dabanga Sudan melaporkan, Senin (23/3).
El Taayshi menjelaskan, perjanjian tersebut menetapkan komisi berdasarkan struktur eksekutif dengan memasukkan segmen yang terkait dengan penduduk nomaden dan penggembala.
Baca Juga: Trump Terkejut Atas Penolakan Mesir dan Yordania Soal Relokasi Warga Gaza
“Untuk memastikan implementasi yang efektif, kami telah menyetujui mekanisme yang efisien untuk menghindari kesalahan pada masa lalu,” katanya.
Dia juga mengatakan, mereka telah menyetujui strategi 10 tahun untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
“Ini dapat membuat perbedaan dalam hal membina koeksistensi sosial guna mendukung masalah pembangunan dan perdamaian di wilayah ini,” ujarnya.
Pembicaraan damai juga menyetujui sebagian besar masalah file pembagian kekayaan Darfur.
Baca Juga: Lavrov: G20 Sambut Baik Perundingan Rusia-AS di Riyadh
Tim mediasi Sudan Selatan “sudah mempersiapkan penandatanganan perjanjian perdamaian komprehensif”, yang akan dicapai sebelum 9 April. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Rusia Soroti Perlunya Palestina Merdeka untuk Selesaikan Krisis Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur