Pemerintah Afghanistan dan Hezb-i-Islami Damai

Kabul, 21 Dzulhijjah 1437/23 September 2016 (MINA) – Pemerintah Afghanistan telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan kelompok militan Hezb-i-Islami.

Perjanjian damai itu membuka jalan bagi komandan kelompok tersebut, Gulbuddin Hekmatyar, untuk kembali ke ranah politik meskipun ada tuduhan kejahatan perang yang ia lakukan selama tahun 1990-an.

Pejabat pemerintah memuji kesepakatan Kamis (22/9) di ibukota Kabul itu sebagai langkah menuju perdamaian, demikian Al Jazeera memberitakan yang dikutip MINA.

Sementara kritikus mengatakan, kesepakatan itu membuka pintu bagi salah satu tokoh yang paling terkenal di perang saudara Afghanistan untuk memainkan peran dalam politik yang sudah memecahbelah negara itu.

“Saya berharap bahwa ini adalah awal dari perdamaian permanen di negara kita,” kata Sayed Ahmad Gilani, Ketua Dewan Perdamaian Tinggi pemerintah dan salah satu penandatangan perjanjian.

Kesepakatan dengan Hezb-i-Islami menandai kemenangan simbolis bagi Presiden Ashraf Ghani yang telah berjuang untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai dengan pejuang Taliban yang lebih kuat.

Pemerintah Afghanistan mencoba untuk mengintegrasikan kembali tokoh-tokoh militer kontroversial lainnya ke dalam masyarakat dengan memberikan mereka kekebalan atau tak ada penuntutan atas kejahatan masa lalunya.

Perjanjian Kamis itu memberikan Hekmatyar amnesti atas pelanggarannya dan dibebaskannya militan Hezb-i-Islami tertentu yang ditahan.

Pemerintah juga setuju untuk membantu pencabutan sanksi internasional terhadap Hekmatyar.

Amerika Serikat telah menetapkan Hekmatyar sebagai “teroris global” atas dugaan hubungannya dengan Al-Qaeda dan Taliban.

Hekmatyar adalah seorang komandan anti-Soviet terkemuka di tahun 1980-an yang dituduh membunuh ribuan orang ketika para pejuangnya menembaki wilayah sipil di ibukota selama perang saudara 1992-1996. Karenanya ia dijuluki “pembantai dari Kabul” oleh musuhnya.

Baik Hekmatyar dan Presiden Ghani hadir pada upacara penandatanganan. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)