Pemerintah Diminta Hati-Hati Kelola Dana APBN 2018

Ilustrasi. (Sumber: Liputan6)

Jakarta, MINA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengimplementasikan dana APBN 2018 pada bidang kesejahteraan masyarakat.

Menurut Andi, paparan APBN sangat rentan pada implementasi penyelesaian masalah negara jangka pendek yang mengakibatkan tidak ada perubahannya pada wajah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah punya tantangan besar bahwa kenaikan secara signifikan anggaran sosial dan kesejahteraan dan menurunnya kenaikan anggaran infrastruktur terbebas dari stigma politisasi APBN,” ujar Andi di Jakarta, Kamis (26/10).

Untuk menghalau stigma tersebut, politisi Fraksi PKS itu mengatakan, pemerintah harus mampu merealisasikan APBN bidang sosial kesejahteraan ini tidak hanya bagi-bagi dana, namun lebih pada peningkatan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

“Jargon pengentasan kemiskinan pada APBN 2018 bukan sekedar pencitraan, sehingga memang terbukti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebelumnya hanya berkisar 5,4% sekaligus mengurangi angka kemiskinan berdasar standar internasional,” katanya.

Menurut Andi, peringatan tersebut disampaikan lantaran sebelumnya pemerintah sudah mendeklarasikan akan memfokuskan belanja untuk mengatasi kemiskinan dengan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, dan peningkatan program Indonesia Pintar dan beasiswa Bidik Misi.

“Ini program bagus namun bila terjadi penyelewengan dilapangan akibat kontrol yang lemah, maka akan terjadi stagnasi kualitas pembangunan manusia Indonesia,” katanya lebih lanjut.

Ia menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah tahun 2018, perlu diprioritaskan pada petani dan nelayan. Sebab sebaran angka kemiskinan masih didominasi kelompok masyarakat ini.

Angka program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 283,7 triliun, naik 3,65% dibanding anggaran dalam APBN-P tahun ini juga harus terbebas dari stigma politisasi APBN dengan membuktikan bahwa program tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

“Saya berharap, implementasi APBN 2018 bukan sekedar bertujuan jangka pendek apalagi hanya kepentingan tahun politik semata. Secara esensi bahwa APBN untuk kesejahteraan rakyat harus dibuktikan dan merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah untuk membuktikannya”, pungkasnya. (L/R06/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)