Pemerintah Diminta Segera Penuhi APD Layak bagi Nakes

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk segera memenuhi alat pengamanan diri (APD) yang layak bagi tenaga kesehatan (nakes), yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah corona atau Covid-19.

Pernyataan Sukamta keluar menyusul diberitakannya sejumlah 46 tenaga medis di RS Kariadi, Semarang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Sementara Jumat (17/4) diberitakan 150 tenaga medis di DKI Jakarta juga positif terinfeksi Covid-19.

“Dua hari ini kita mendengar kabar kurang mengenakkan, bahwa 46 tenaga medis di RS Kariadi Semarang dan 150 tenaga medis di DKI Jakarta positif terinfeksi Covid-19,” kata Sukamta di Jakarta, Ahad (19/4).

Menurut dia, hampir bisa dipastikan penyebabnya adalah minimnya APD. Kalau pun ada, mungkin kualitasnya belum sesuai standar. Pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan APD layak untuk para tenaga medis dan tenaga pendukungnya di seluruh Indonesia.

Wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini menambahkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan sekitar 600 – 700 ribu APD. Namun, pemerintah harus bisa memprediksi berapa jumlah total pasien yang nanti akan ditangani sampai pandemi ini benar-benar mereda.

“Setiap tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 membutuhkan sekitar 10 APD per-hari dalam tugasnya, bahkan bisa juga 20 APD per hari, tergantung dari kualitas bahan dan jenis tugas para tenaga medis,” ujarnya.

Dia menambahkan, mungkin perlu dipikirkan untuk menciptakan jenis APD yang aman dipakai sampai berkali-kali, untuk menghemat anggaran. Dihitung juga berapa lama prediksi pandemi ini di Indonesia.

“Setelah dihitung, itulah hasilnya yaitu jumlah APD yang harus disiapkan oleh pemerintah,” katanya.

Sukamta memprediksi, 4 bulan ke depan atau hingga Juli 2020, Kementerian Perindustrian membutuhkan setidaknya 12 juta paket APD untuk penanganan wabah corona.

“Jika kita hitung kasar saja pandemi Covid-19 ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2020, sebagaimana prediksi Presiden Jokowi, pandemi akan berakhir saat itu, maka untuk mudahnya 12 juta dibagi 4 bulan dikalikan 9 bulan menjadi sekitar 27 juta paket APD yang dibutuhkan,” ujarnya.

“Sekitar 600 – 700 ribu paket yang telah disiapkan Pemerintah tentu masih jauh dari cukup. Jika harga APD Rp. 500 ribu / paket, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 13.5 triliun,” imbuh Sukamta, yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini.

Sebelumnya, Pemerintah mengklaim, jumlah APD tersedia cukup untuk dalam negeri. Menko Perekonomian yakin Indonesia bisa memproduksi 17 juta unit paket APD dalam setiap bulannya, sehingga tetap ingin mengekspor APD ke negara-negara yang membutuhkan.

“Pertama, jika memang kita bisa memproduksi sebanyak itu dalam 1 bulan, kenapa di lapangan para tenaga medis mengeluhkan langkanya APD? Sampai ada yang membuat APD darurat dengan jas hujan dari plastik yang sangat tipis,” kata Sukamta.

Sukamta menggarisbawahi, Kepala Staf TNI AD Andika Perkasa saja menyampaikan tertatih-tatihnya RSPAD Gatot Subroto di Jakarta menyiapkan APD. Saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Rabu (15/4) lalu, ia mengeluhkan stok APD hanya cukup 4-5 hari ke depan. Artinya, stok APD di RSPAD akan habis Senin (20/4) besok.

“Kedua, saya berharap pemerintah melakukan prediksi dengan benar, sehingga ketemu angka yang relatif tidak terlalu meleset nantinya. Dari sini bisa dihitung jumlah real kebutuhan APD kita,” kata doktor lulusan Inggris ini.

Ketiga, lanjut Sukamta, mestinya prioritas pemerintah adalah pemenuhan APD dalam negeri. Beberapa negara melarang ekspor barang yang menjadi kebutuhan darurat. Sementara Indonesia melalui pernyataan Menkeu tetap akan melakukan ekspor dengan tujuan mencari keuntungan.

“Ekspor APD ini prioritas yang salah. Saya kira ekspor bisa dilakukan ketika ada jaminan APD sudah cukup dan pandemi sudah mereda. Apalagi sebenarnya, APD untk pemenuhan kebutuhan dalam negri juga membeli, bukan disumbangkan,” ujarnya.

“Jadi para pengusaha tetap mendapatkan keuntungan. Walaupun negara mungkin tidak mendapatkan pendapatan atas pajak ekspor. Jadi, jangan mengejar keuntungan ekonomi dan pajak dengan potensi mengorbankan nyawa Warga Negara Indonesia,” katanya.(L/R2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)