Pemerintah Irak Tolak Kemerdekaan Daerah Kurdistan

Baghdad, 15 Ramadhan 1438/10 Juni 2017 (MINA) – Pemerintah Irak dengan tegas menolak rencana Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) yang ingin merdeka melepaskan diri.

“Tidak ada pihak yang dapat menentukan nasib Irak, terlepas dari partai-partai lain,” kata juru bicara pemerintah Irak, Saad Al-Haddithi pada hari Jumat (9/6).

Tanggapan itu muncul dua hari setelah Presiden KRG Masoud Barzani mengumumkan bahwa pada 25 September adalah hari referendum kemerdekaan Kurdi.

Haddithi mengatakan bahwa tindakan sepihak oleh Daerah Kurdistan terhadap kemerdekaan akan ditolak oleh Baghdad.

“Irak secara konstitusional merupakan negara federal yang demokratis dengan kedaulatan penuh. Setiap tindakan dari pihak manapun di Irak harus didasarkan pada konstitusi,” katanya, demikian ARA News memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi dilaporkan pada bulan April telah mengatakan bahwa dia menghormati hak Kurdi untuk memilih kemerdekaan, tapi dia tidak menganggap waktunya tepat untuk tindakan tersebut.

“Referendum pada 25/9/2017 adalah untuk Kurdistan Irak, termasuk Kirkuk, Khanaqin, Sinjar dan Makhmour,” kata Hemin Hawrami, asisten senior Presiden Masoud Barzani pada hari Rabu (7/6). (T/RI-1/RS2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)