Pemerintah Kurdi – Irak Usulkan Bekukan Hasil Referendum Ilegal

Foto; Anadolu Agency

Erbil, (MINA) – Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) pada Rabu (25/12) mengusulkan untuk membekukan referendum ilegal dan menghentikan operasi militer.

“Karena Irak dan Kurdistan menghadapi situasi yang sangat serius dan berbahaya, kita semua diwajibkan untuk bertindak secara bertanggung jawab untuk mencegah tindakan kekerasan dan bentrokan lebih lanjut antara pasukan Irak dan Peshmerga,” kata KRG dalam pernyataannya. Demikian Anadolu Agency dikutip Miraj News Agency (MINA).

“Bentrokan telah mengakibatkan kerugian antar kedua belah pihak dan dapat menyebabkan pertumpahan darah terus menerus, menimbulkan kesenjangan sosial di berbagai komponen masyarakat Irak,” katanya, menyoroti bentrokan antara pasukan Irak dan Peshmerga meletus pada 16 Oktober.

“Tentu, terus berjuang tidak mengarah pada kemenangan, tapi akan membuat negara ini kacau dan kacau, mempengaruhi semua aspek kehidupan,” lanjutnya.

Baca Juga: Drone Israel Serang Mobil di Lebanon Selatan, Langgar Gencatan Senjata

Untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kita terhadap rakyat Kurdistan dan Irak, KRG mengusulkan sebuah gencatan senjata segera dan menghentikan semua operasi militer, yang membekukan hasil referendum yang dilakukan di Kurdistan Irak dan memulai dialog terbuka dengan pemerintah Irak. atas dasar Konstitusi.

Pada 25 September, warga Irak di daerah yang dikuasai KRG dan di beberapa daerah diperdebatkan antara Baghdad dan Erbil memilih apakah akan mengumumkan kemerdekaan dari Irak.

Menurut hasil yang diumumkan oleh KRG, hampir 93 persen pemilih terdaftar memberikan suara untuk kemerdekaan.

Referendum tidak sah itu banyak dikritik oleh sebagian besar pelaku regional dan internasional, dengan banyak peringatan akan mengalihkan perhatian dari perang melawan terorisme yang sedang berlangsung di Irak. (T/R03/RS3)

Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan

Miraj News Agency (MINA)