mendagri-300x200.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, (Foto: Antaranews)" width="300" height="200" /> Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, (Foto: Antaranews)
Semarang, 30 Muharram 1436/ 23 November 2014 (MINA) – Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan pembangunan kawasan perbatasan di 173 kecamatan se-Indonesia, kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Mendagri melalui pesan singkatnya melaporkan kepada Antara di Semarang sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad petang, menjelaskan bahwa pembangunan perbatasan mencakup tiga aspek, yaitu kesejahteraan (prosperity), keamanan (security), dan lingkungan hidup (environment) yang harus sinergi, selaras, dan membutuhkan pengawasan.
Dengan infrastruktur yang minim, menurut Mendagri, pengawasan masih belum efektif.
“Apalagi, rentang kendali antara pusat-pusat pemerintahan (pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) relatif cukup jauh,” Katanya.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
“Salah satu cara agar pengawasan dan pembangunan bisa efektif, salah satunya dengan memperpendek rentang kendali, yakni melakukan pemekaran wilayah secara khusus,”tambahnya.
Tjahjo mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi awal dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait dengan hal itu. (T/P005/R03)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur