ISI POKOK-POKOK KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP 3 2015

Foto: Kompas

Jakarta, 24 Dzulhijjah 1436/8 Oktober (MINA) – Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Rabu, mengumumkan Kebijakan Ekonomi Paket ke-3 bersama masing-masing pejabat-pejabat terkait yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri ESDM Sudirman Said.

Secara umum Paket Kebijakan Ekonomi Paket ke-3 ini terdiri atas (1) Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas; (2) Perluasan Penerima KUR; dan (3) Penyederhanaan Izin Pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Beriku riniciannya, sebagaiamana siaran pers resmi yang dikutip dari laman Kemensesneg oleh Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas

Untuk memberikan stimulus biaya energi pada industri, Presiden berpesan agar fokus pada mendorong supaya industri bergerak, jangan mengintervensi badan usaha, dan konsisten menjaga kebijakan subsidi, yaitu tidak boleh mengorbankan konsistensi bagaimana mengalihkan subsidi dari sektor yang konsumtif ke sektor produktif dan itu harus dipegang teguh.

Harga BBM

Harga Premium tidak diturunkan. Solar turun Rp200 dari 6.900,- menjadi Rp6.700,- berlaku mulai 3 hari setelah pengumuman ini. Avtur internasional turun 5,33% kira-kira 10 sen per US dollar dan untuk avtur domestik turun 1,4% . Pertamax turun dari Rp9.259,- menjdi Rp9.000,- atau turun 2,7% dan telah berlaku sejak 1 Oktober 2015. Pertalite walaupun masih harga diskon tapi Pertamina menurunkan harga dari Rp8.400,- menjadi Rp8.300,- atau turun 1,2 %. Apabila nanti terjadi proses efisiensi terus dan rupiah membaik dan tetap stabil, maka harga juga akan menyesuaikan.

Harga Gas

LPG 12 kg turun dari Rp141.000,- menjadi Rp134.300,- atau turun 4,72% dan berlaku sejak 16 September. Sedangkan harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (juta British Thermal Unit). Sedangkan harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing.

Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi di delapan sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara, atau PNBP gas. Namun demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama. Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016.

Harga Listrik

Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan mengalami penurunan sebesar Rp12 – Rp13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment). Pemerintah juga akan menerapkan diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik pada tengah malam (23:00) hingga pagi hari (08:00), yaitu pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

Selain itu bagi industri yang rawan PHK dan kesulitan cash flow sehingga pembayaran listriknya tertunggak, maka Pemerintah memberi kebijakan dalam setahun diberi kewajiban bayar 60% dari total tagihan dan sisanya dibayar di bulan 13 dengan dicicil selama 12 bulan. Sebagai informasi, setiap penurunan ICP 10 dollar per barrel akan menurunkan harga listrik 5% , setiap Rp1.000,- menguat per dollar akan menurunkan harga listrik 2,32%, dan jika inflasi membaik 1% maka harga listrik akan turun 0,189%.

Perluasan Penerima KUR

Melalui Program KUR untuk meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen. Paket kebijakan ini juga member peluang bagi para keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Dengan kebijakan ini, bank-bank yang menyalurkan KUR didorong melakukan upaya pro-aktif menawarkan kepada yang bersangkutan, sehingga akan meningkatkan peserta KUR sekaligus mendorong tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru.

Penyederhanaan izin Pertanahan dalam kegiatan Penanaman Modal

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal, dengan tujuan menunjang perekonomian di bidang pertanahan

Beberapa substansi pengaturan baru mencakup beberapa hal seperti:

– Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);

– Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan dan dikeluarkan suratnya dalam waktu 3 jam.

– Kelengkapan perijinan prinsip

– Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan;

– Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan

– Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap):

HGU : dari 30 – 90 hari (20 hari kerja (s.d 200 ha) atau 45 hari kerja (> 200 ha)
Perpanjangan/ Pembaharuan HGU : dari 20 – 50 hari ( 7 hari kerja (s.d 200 ha) atau 14 hari kerja (> 200 ha)
Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja

(20 hari kerja (s.d 15 ha) atau 30 hari kerja (>15 ha)

Perpanjangan/ Pembaharuan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja ( 5 hari kerja (s.d 15 ha) atau 7 hari kerja (>15 ha)
Hak Atas Tanah: 5 hari kerja (1 hari kerja
Penyelesaian pengaduan: 5 hari kerja (2 hari kerja

– Dalam perpanjangan Hak Penggunaan Lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan (termasuk audit luas) lahan oleh yang bersangkutan, tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

Di ujung pengumuman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan structural reform atau perubahan birokrasi besar-besaran dan Pemerintah serius dalam hal ini.

“Presiden selalu menekankan efisiensi dan pemotongan, dan beban anggaran birokrasi harus dikurangi,” katanya. (T/P010/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)