Pengamat: Susi Sebaiknya Introspeksi Permen

    Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa

Jakarta, 29 Rajab 1438/26 April 2017 (MINA) – Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa meminta Menteri Susi Pudjiastuti mengintrospeksi kebijakannya agar semua nelayan bisa hidup sejahtera, tidak sampai ada konflik antara pemerintah dan nelayan, karena akan merugikan semua pihak

“Sejumlah peraturan yang dibuat Susi Pudjiastuti membuat hidup para nelayan di seluruh tanah air semakin tertekan. Beliau tidak taat hukum dan  mengabaikan hak-hak nelayan dalam pembudidayaan Ikan,” kata Rusdianto dalam keterangan tertulis yang diterima Miraj Islamic News Agency (MINA) di Jakarta, Kamis (27/4).

Menurut dia, peraturan-peraturan itu selain  berdampak pada kerugian pada nelayan kelas menengah  yang mencapai triliun rupiah, juga menunjukkan betapa rendahnya kepedulian pemerintah kepada nelayan.

Ia juga menilai, Permen yang dibuat Susi tak melalui proses kajian teknis, sosial ekonomi, sinkronisasi aturan dan tanpa sosialisasi, sehingga merugikan dan mematikan usaha nelayan Indonesia.

Menurut dia,  peraturan tersebut disusun oleh oknum-oknum Susi dari tim Satgas 115 KKP yang bukan orang Perikanan, dan tidak paham perikanan serta tidak memenuhi prinsip Asas.

“Susi selalu membohongi publik, yang tidak paham perikanan, bahwa alat tangkap pukat atau jaring itu merusak karang dan menangkap ikan-ikan” katanya. “Pukat atau jaring jika kena karang yang rusak itu jaringnya, bukan karangnya. Jika itu terjadi, Nakhoda kapal yang dipecat karena diabggap merugikan pemilik kapal.”

Dia menambahkan, ikan Kapasan, Bloso dan Mata Goyang yang ditangkap dengan Cantrang,  ukurannya memang statis, sehingga pada usia berapapun Ikan Teri, kapasan, bloso dan mata goyang tidak bisa menjadi sebesar  ikan tongkol atau tuna.

“Susi Pudjiastuti tidak paham bahwa mengganti alat tangkap itu butuh biaya 4-5 miliar. Artinya kalau setiap nelayan ditanggung oleh negara maka negara akan keok, anggarannya pasti bocor,” kata Rusdianto.

Susi sendiri, katanya,  tidak memikirkan dampak pergantian alat tangkap dan perbaikan kapal yang akan menyebabkan hutang nelayan ke bank mencapai 10 miliar hingga 1 triliunan

“Memang KKP RI mau mengganti biaya alat tangkap, jangankan ngurus nelayan, tender kapal dan alat tangkap anggaran 1,9 triliun saja tidak tepat sasaran,” ujarnya. (L/R03/RS1)

Miraj Islamic News Agency (MINA)