Pernikahan Nasional 2025 Berbalik Naik, Kemenag Catat Akhir Tren Penurunan Sejak 2022

Jakarta, MINA – Kementerian Agama RI melaporkan adanya kenaikan angka pernikahan nasional sepanjang 2025. Mengacu pada data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hingga 31 Desember 2025 pukul 11.00 WIB tercatat 1.479.533 peristiwa pernikahan. Jumlah ini bertambah 1.231 peristiwa dibandingkan 2024 yang mencapai 1.478.302 pernikahan. Capaian tersebut menandai berhentinya tren penurunan angka pernikahan yang terjadi sejak 2022.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menilai, meskipun peningkatannya relatif tipis, perubahan ini penting karena menunjukkan pembalikan arah tren pernikahan nasional.

“Sepanjang 2025, data SIMKAH mencatat jumlah pernikahan lebih tinggi dibandingkan 2024. Datanya masih terus bergerak, tetapi dapat dikatakan ini menjadi indikasi awal bahwa tren penurunan yang terjadi sejak 2022 mulai berhenti,” ujar Abu di Jakarta, Rabu (31/12).

Ia menguraikan, dalam beberapa tahun terakhir angka pernikahan memang mengalami penurunan bertahap. Pada 2022 tercatat 1.705.348 pernikahan, lalu turun menjadi 1.577.255 pada 2023, dan kembali menyusut menjadi 1.478.302 pada 2024. Karena itu, kenaikan pada 2025 menjadi catatan tersendiri di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Menurut Abu, perubahan tren tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor yang saling berkaitan, salah satunya penguatan layanan pencatatan nikah melalui transformasi digital. “Penguatan layanan nikah berbasis digital melalui SIMKAH memberikan kepastian layanan, kemudahan akses, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan secara resmi,” jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian Agama juga terus menggencarkan kampanye Gerakan Sadar (GAS) Pencatatan Nikah di berbagai daerah. Program ini menyasar masyarakat luas, terutama generasi muda, guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pernikahan yang sah dan tercatat oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum keluarga.

“Kampanye GAS Nikah kami lakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, agar masyarakat memahami bahwa pencatatan nikah bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk perlindungan hak suami, istri, dan anak,” ujar Abu.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah penguatan pembinaan pranikah. Sepanjang 2025, program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama menjangkau 1.248.789 calon pengantin berdasarkan akumulasi data hingga akhir November 2025. Angka tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

“Cakupan bimbingan perkawinan yang luas menunjukkan tumbuhnya kesadaran bahwa pernikahan memerlukan kesiapan mental, spiritual, dan sosial,” kata Abu.

Pembinaan pranikah ini diperkuat melalui berbagai skema, termasuk Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) dan Bimbingan Usia Sekolah (BRUS), yang menyasar kelompok usia muda. Program tersebut dirancang untuk menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pernikahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“BRUN dan BRUS menjadi investasi jangka panjang dalam membangun budaya pernikahan yang sehat, karena kesiapan itu perlu ditanamkan jauh sebelum seseorang memasuki usia menikah,” jelasnya.

Sepanjang 2025, Kementerian Agama juga menggelar nikah massal bertajuk Nikah Fest. Kegiatan ini tidak hanya memfasilitasi pasangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik mengenai pentingnya pernikahan yang tercatat oleh negara.

Selain itu, penguatan ekosistem layanan keluarga dilakukan melalui kegiatan berbasis partisipasi publik seperti Sakinah Family Run dan Sakinah Fun Walk di sejumlah daerah. Kegiatan ini bersifat rekreatif sekaligus edukatif, dengan menghadirkan layanan konsultasi keluarga.

“Dalam kegiatan seperti Sakinah Family Run, kami menyediakan booth konsultasi pernikahan dan keluarga yang melibatkan fasilitator dan konselor. Masyarakat bisa berkonsultasi langsung terkait kesiapan menikah, komunikasi keluarga, hingga perencanaan rumah tangga,” ujarnya.

Pendekatan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat tersebut dinilai efektif membangun kesadaran kolektif bahwa pernikahan perlu dipersiapkan secara matang dan dijalani dengan tanggung jawab. Kondisi ini turut menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pernikahan yang sehat dan tercatat secara resmi.

Di luar faktor layanan dan pembinaan, Abu juga menyinggung peran stabilitas sosial dan mulai pulihnya optimisme masyarakat dalam memengaruhi keputusan menikah. “Situasi sosial yang relatif lebih stabil membentuk optimisme, terutama di kalangan generasi muda, untuk melangkah ke jenjang pernikahan,” ujar Abu.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kenaikan angka pernikahan harus disikapi secara proporsional. Fokus pemerintah, kata dia, tidak semata pada jumlah, tetapi juga pada kualitas pernikahan dan ketahanan keluarga.

“Yang terpenting bukan sekadar angka, melainkan bagaimana pernikahan dijalani secara sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Abu menambahkan, data pernikahan yang terekam dalam SIMKAH menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam membaca dinamika sosial dan merumuskan kebijakan pembinaan keluarga yang lebih tepat sasaran.

“Data yang akurat menjadi fondasi kebijakan. Dari SIMKAH, kami dapat melihat dinamika pernikahan nasional secara objektif dan menyeluruh,” katanya.

Ke depan, Kementerian Agama berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan pernikahan, memperluas jangkauan edukasi pranikah, serta memperkuat sinergi lintas pihak demi membangun keluarga Indonesia yang kokoh.

“Kenaikan ini kami maknai sebagai momentum untuk terus memperkuat pembinaan keluarga. Pernikahan yang tercatat dengan baik, terlayani secara profesional, dan dibekali pembinaan yang memadai akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan masyarakat,” pungkasnya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)