Pertemuan Faksi-Faksi Palestina Tolak Semua Proyek Normalisasi dengan Pendudukan

Ramallah, MINA – Pertemuan Sekretaris Jenderal faksi-faksi Palestina Kamis malam (3/9) menegaskan penolakannya terhadap semua proyek normalisasi dengan pendudukan Israel, dan menganggap normalisasi ini sebagai tusukan di belakang rakyat Palestina serta negara-negara Arab dan Islam.

Pernyataan dikeluarkan oleh pertemuan sekretaris jenderal fraksi-faksi yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas di markas presiden di Ramallah dan di ibu kota Lebanon, Beirut melalui konferensi video, dan dibacakan Sekretaris Komite Sentral Fatah, Mayjen Jibril Rajoub.

“Kepemimpinan Palestina menyerukan kepada rakyat kami dan orang-orang bebas dunia untuk menghadapi semua kekuatan yang mereka miliki dari skema ini. Kami, rakyat, dengan semua komponen dan kepemimpinannya, sama sekali menolak semua proyek yang bertujuan untuk melikuidasi tujuan nasional kita dan melanggar hak-hak sah kita, serta menolak segala prasangka terhadap Yerusalem dan kesucian Kristen dan Islamnya,” pernyataan seperti disebutkan Quds Press.

Pernyataan juga memperingatkan akan bahaya konspirasi melucuti hak rakyat Palestina dan menghalangi menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka dan berdaulat di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

“Kesepakatan abad ini, rencana aneksasi, dan normalisasi – Emirat-Israel ditolak oleh seluruh rakyat kita,” ujarnya.

Dalam pertemuan bersejarah tersebut, Presiden Mahmoud Abbas yang juga Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina PLO, bersama Sekretaris Jenderal dari faksi-faksi, memulai upaya nasional, tujuan, prinsip, dan titik awal yang sangat penting.

“Kami memiliki pembicaraan yang sama untuk mengakhiri perpecahan, mencapai rekonsiliasi, dan mewujudkan kemitraan nasional Palestina,” lanjutnya.

Pertemuan juga membahas aturan keterlibatan dengan pendudukan, termasuk mengaktifkan pekerja regional dan internasional untuk menghadapi rencana tersebut, dan menyepakati cara dan mekanisme perjuangan untuk menghadapi pendudukan, termasuk perjanjian internasional yang menjamin hak rakyat untuk menolak pendudukan.

“Sebagai orang Palestina, kami percaya bahwa itu adalah hak kami untuk mempraktikkan semua metode perjuangan yang sah. Pada tahap ini kami semua juga setuju untuk mengembangkan dan mengaktifkan perlawanan sebagai pilihan yang lebih tepat dalam mempertahankan hak kami yang sah untuk menghadapi pendudukan,” tegasnya.

Dalam konteks ini, peserta pertemuan sepakat tentang perlunya hidup di bawah satu sistem politik demokratis, satu otoritas dan satu hukum, dalam kerangka pluralisme politik dan intelektual, dan mengkonsolidasikan prinsip pemindahan kekuasaan secara damai melalui pemilihan yang bebas dan adil, menurut representasi proporsional penuh di suatu negara menurut standar internasional.

“Kami juga menegaskan pembentukan negara Palestina di seluruh Wilayah Palestina, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, dan kami tegaskan di sini bahwa tidak ada negara di Gaza, dan tidak ada negara tanpa Gaza,” lanjut pernyataan bersama.

Kesepakatan lainnya adalah penyatuan posisi meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang beberapa masalah. Kami juga memutuskan untuk membentuk komite tokoh-tokoh nasional yang seimbang, yang menyajikan visi strategis untuk mencapai akhir perpecahan, rekonsiliasi dan kemitraan.

Mereka menyepakati dalam waktu tidak melebihi lima pekan, akan menyampaikan rekomendasinya pada sesi Dewan Pusat Palestina, dengan partisipasi dari Sekretaris Jenderal, untuk memastikan partisipasi semua orang di bawah payung persatuan nasional Palestina.

Merka juga mengungkapkan solidaritas mendalam dengan saudara-saudara di Lebanon dalam cobaan berat mereka saat ini, dan mengungkapkan terima kasih dan penghargaan atas tuan rumah Lebanon untuk pertemuan bersejarah bagi kesatuan nasional Palestina. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)