Peserta Seminar Internasional Fiqih Falak Dukung Kalender Hijriah Global

Jakarta, MINA – Peserta seminar internasional fiqih falak mendukung usulan Indonesia yang termaktub dalam “Rekomendasi Jakarta”.

Pakar Falak Indonesia Dr. Izzudin selaku moderator pada sessi pemaparan usulan kriteria kalender hijriyah global mengatakan, secara umum utusan negara yang hadir mengapresiasi dan mendukung kriteria usulan yang ditawarkan Indonesia untuk mewujudkan kalender Hijriyah Global.

“Mereka yang sudah menyatakan setuju antara lain Yordania, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Melalui wakilnya menyampaikan bahwa mereka mendukung dan menyetujui kriteria usulan Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/11) seperti dikutip MINA dari laman kemenag.

Kementerian Agama menggelar seminar Internasional Fiqih Falak guna membahas kalender hijriyah global tunggal. Seminar yang merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sama di Turki ini diikuti para ahli falak dan astronomi dari empat belas negara, yaitu: yaitu Maroko, Irlandia, India, Ingris, Uni Emirat Arab, Yordania, singapura, Irak, Arab Saudi, Iran, Amerika, Brunei, Malaysia dan Indonesia.

Mewakili Indonesia, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Prof. Dr. Thomas Djamaludin memaparkan usulan kriteria kalender hijriyah global dari Indonesia. Usulan ini merupakan tanggapan atas nama Indonesia terhadap kriteria Turki yang telah disepakati secara voting pada Mei 2016 lalu.

Kriteria Turki menyepakati bahwa awal bulan Qamariyah dapat dimulai dengan kriteria elongasi hilal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat dengan syarat di Selandia Baru sebagai daratan paling timur belum terjadi fajar. Menurut Thomas Djamaludin, berdasarkan analisa yang dilakukan, masih banyak problem dan kekurangan yang ditemukan jika kriteria Turki diterapkan.

“Masalahnya, jika melihat pada garis tanggal, dengan menerapkan kriteria Turki, jika di Amerika Selatan sebagai negara yang berada di wilayah timur, tinggi hilalnya sudah positif, di daerah Asia Tenggara tinggi hilal masih minus,” papar Thomas Djamaludin.

Untuk itu, lanjut T. Djamaludin, Indonesia mengusulkan proposal baru sebagai kriteria alternatif keputusan Turki. Usulan Indoensia, yaitu:

Pertama, elongasi minimal 6,4 derajat, dengan tingi hilal minimal 3 derajat dan mengambil markaz wilayah Indonesia barat. Menurutnya, kriteria ini didasarkan pada data simulasi yang dikumpulkan untuk 180 tahun dengan sampel lokasi Pelabuhan Ratu dan Aceh. Jika elongasi hilal telah berada pada ketinggian 6,4 derajat maka dijamin bulan sudah berada di atas ufuk.

Selain itu, wilayah Indonesia Barat juga memiliki beda waktu 6 jam dengan Samoa sebagai batas garis tanggal. Artinya, jika wilayah Indonesia barat ketinggian hilal sudah 3 derajat, maka seuruh dunia secara umum hilal sudah ada di atas ufuk.

Kedua, mengguanakan garis tanggal internasional. Dan ketiga, menetapkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai otoritas tunggal dalam penetapan kalender hijriyah global.

Izzuddin menilai, kriteria Indonesia ini dapat menggakomodasi kriteria Rukyah dan Wujudulhilal. “Usulan kriteria ini merupakan penyempurnaan bagi kriteria Turki yang telah disepakati, dan memberikan solusi konstruktif kalender hijriyah global untuk kebersamaan,” paparnya. (RS3/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)