PLO: Israel Blokade Al-Quds

Ramallah, MINA – Anggota Komite Eksekutif PLO, Hanan Ashrawi menyatakan Israel memblokade Al-Quds Yerusalem dengan praktik ilegal dan pemisahan de facto dari wilayah Palestina yang diduduki selama 52 tahun dengan memberlakukan pembatasan ketat akses umat Islam Palestina dan umat Kristen ke Yerusalem dan situs suci.

“Untuk mencapai pemisahan de facto ini, Israel menggunakan pengepungan tiga kali lipat memperluas permukiman ilegal, tembok aneksasi, pos-pos pemeriksaan, pembongkaran bangunan rumah dan praktik-praktik yang menghalangi akses warga Palestina ke Yerusalem ini bagian merusak tatanan budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, termasuk akses keluarga Palestina,” kata Ashrawi, Ahad (2/6).

Dia mengutuk penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa pada Ahad (2/6) pagi oleh ratusan pemukim Israel ekstremis di bawah perlindungan pasukan Israel, demikian Wafa melaporkan dikutip MINA.

“Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap puluhan jamaah Palestina dan penahanan beberapa orang lain selama serangan yang sangat provokatif itu, ”kata Ashrawi dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Majelis Umum PBB akan Beri Suara untuk Gencatan Senjata ‘Tanpa Syarat’ di Gaza

“Tindakan-tindakan yang menghasut dan tidak bertanggung jawab ini, Israel berusaha untuk menormalkan serangan para pemukim Israel yang tidak dapat diterima dan pembatasan yang diberlakukan atas hak kebebasan beribadah untuk Muslim Palestina, terutama selama bulan suci Ramadhan,” tegasnya.

“Ini adalah tindakan berbahaya dan tidak bertanggung jawab yang memperburuk ketegangan umat agama dan mengancam kestabilitas wilayah tersebut,” tambahnya.

“Mereka bertujuan mengubah realitas dan demografi kota suci Yerusalem, dengan dukungan bantuan penuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan komunitas internasional hanya terdiam,” ujar Ashrawi.

Selain itu, lanjutnya, Otoritas Israel dan AS juga dengan sengaja berpartisipasi menyebarkan kebohongan tentang kebebasan beragama dan kebebasan beribadah untuk melindungi Israel dari teguran dunia internasional atas kebijakan dan praktik yang tidak dapat diterima.

Baca Juga: Sudah 66 Hari Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara

“Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menghadapi praktik-praktik ini, termasuk persetujuan baru-baru ini. Lebih dari 800 unit pemukiman dibangun di sekitar Yerusalem untuk memisah wilayah Palestina,” ujarnya. (T/R03/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Smotrich: Israel Tolak Normalisasi dengan Saudi jika Harus Ada Negara Palestina