Kathmandu, MINA – Perdana Menteri interim Nepal, Sushila Karki, berjanji untuk memenuhi tuntutan generasi muda Gen Z yang memimpin gelombang protes besar-besaran hingga menumbangkan pemerintahan sebelumnya.
Aksi tersebut pecah akibat maraknya korupsi dan larangan penggunaan media sosial yang memicu kemarahan publik.
Karki, perempuan berusia 73 tahun yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, resmi menjabat pada 12 September 2025. Ia ditugaskan memulihkan ketertiban nasional dan menjawab tuntutan rakyat menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung enam bulan mendatang.
“Apa yang mereka tuntut adalah diakhirinya korupsi, tata kelola yang baik, dan kesetaraan ekonomi. Kita harus bertekad untuk mewujudkan itu,” kata Karki, dikutip dari Hurriyet Daily News, Ahad (14/9).
Baca Juga: PM Spanyol Bangga Aksi Pro-Palestina Guncang Balap Sepeda Vuelta a Espana
Gelombang protes dimulai pada 7 September, setelah pemerintah memberlakukan larangan media sosial. Dalam waktu singkat, situasi memburuk hingga massa membakar gedung parlemen dan berbagai kantor pemerintahan, diperparah kondisi ekonomi yang tengah terpuruk.
Menurut Bank Dunia, satu dari lima warga Nepal berusia 15–24 tahun saat ini menganggur, sementara pendapatan per kapita hanya sekitar 1.447 dolar AS.
Dalam dua hari kerusuhan, sedikitnya 72 orang tewas dan 191 lainnya terluka, menjadikannya aksi protes paling mematikan sejak berakhirnya perang saudara satu dekade lalu dan penghapusan monarki pada 2008.
Penunjukan Karki disebut sebagai hasil kompromi antara Presiden Ram Chandra Paudel, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, dan perwakilan gerakan Gen Z. Ribuan aktivis muda bahkan menggunakan aplikasi Discord untuk menyatakan dukungan kepada Karki.
Baca Juga: Kerusuhan Nepal Sebabkan Kerugian Rp22,9 Triliun, Pusat Pemerintahan Hancur
“Saya tidak pernah menginginkan posisi ini. Nama saya datang dari jalanan,” kata Karki. Ia menegaskan pemerintah interim hanya akan bertugas enam bulan.
“Kami berkomitmen menyelesaikan tanggung jawab dan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen dan menteri berikutnya,” ujarnya.
Pemilu nasional Nepal dijadwalkan digelar pada 5 Maret 2026, setelah parlemen resmi dibubarkan.
Nepal dilanda ketidakstabilan politik sejak transisi dari monarki menjadi republik pada 2008. Ketimpangan ekonomi, korupsi yang merajalela, dan pengangguran tinggi menjadi pemicu utama ketidakpuasan publik.
Baca Juga: 142 Negara Dukung Deklarasi New York, Serukan Solusi Dua Negara untuk Palestina
Generasi muda Nepal, yang terhubung melalui media sosial, kini muncul sebagai kekuatan politik baru yang menuntut reformasi mendasar dalam pemerintahan dan sistem ekonomi negara. []
Miraj News Agency (MINA)
Baca Juga: Majelis Umum PBB Adopsi Deklarasi New York tentang Solusi Dua Negara Palestina
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur