Tripoli, 11 Muharram 1436/5 November 2014 (MINA) – Perdana Menteri Libya, Omar Al-Hassi menegaskan, pemilihan umum sangat diperlukan untuk mengakhiri kekacauan yang mengganggu negara itu sejak runtuhnya diktator Muammar Al-Qaddafi.
Dalam wawancara dengan Associated Press kemarin, Al-Hassi menegaskan, pemerintah Libya yang terpilih akan kembali ke Tripoli, berada di bawah kendali pejuang Dawn Libya sejak Juni, setelah serangkaian bentrokan dengan pemerintah, Middle East Monitor (MEMO) melaporkan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu.
Dewan Perwakilan Rakyat saat ini berbasis di Tobruk tidak lagi relevan dengan Libya, itu telah kehilangan legitimasi dan kita perlu pemilu baru.
“Konflik di Libya saat ini, antara kaum revolusioner dan mereka yang menentang revolusi yang dibajak pada 2011,” kata Hassi.
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Dia menuduh pemerintah dan parlemen yang dipimpin oleh Abdullah Al-Thini, mendukung upaya kontra-revolusioner yang diprakarsai oleh Jenderal Haftar.
Al-Hassi menjelaskan, tindakan tersebut sebagai “kedaulatan nasional telah memungkinkan pesawat asing untuk mengebom Libya”.
PM Libya juga menuduh Mesir dan Uni Emirat Arab meluncurkan serangan terhadap Dawn pejuang Libya pada September, sebagai bagian dari usaha keras memerangi kelompok-kelompok agama di negara itu.
“Haftar muncul dengan ide ini melakukan kudeta agar terkesan orang-orang Libya dan meyakinkan Libya serta komunitas internasional bahwa ia adalah juru selamat Libya dan dia akan memberantas kelompok-kelompok Muslim,“ tambah Al–Hassi.
Baca Juga: Rwanda Kirim 19 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Dia juga menekankan bahwa pemerintahan baru akan menjadi satu-satunya hal yang akan membawa kembali legitimasi dan stabilitas kepada rakyat Libya. (T/P002/R11)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Korban Tewas Ledakan Truk Tangki di Nigeria Tambah Jadi 181 Jiwa