New York, MINA – Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menegaskan bahwa kelompok perlawanan Hamas harus melucuti persenjataannya dan menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina guna memulihkan stabilitas dan keamanan di wilayah yang telah lama dilanda agresi Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Mustafa dalam konferensi internasional mengenai solusi dua negara yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Senin (28/7).
Konferensi tersebut dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, serta dihadiri sejumlah negara anggota PBB dan pemangku kepentingan internasional.
“Israel harus menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, dan Hamas harus melepaskan kendalinya atas wilayah tersebut dan menyerahkan persenjataan mereka kepada Otoritas Palestina,” tegas Mustafa, seperti dikutip Al Arabiya, Selasa (29/7).
Baca Juga: Lembaga Pemantau Pangan Dunia IPC: Bencana Kelaparan Sedang Terjadi di Gaza
Mustafa menilai pengakhiran kekuasaan bersenjata kelompok Hamas di Gaza merupakan langkah penting dalam membuka jalan menuju rekonsiliasi internal Palestina dan pembentukan negara merdeka yang berdaulat di atas wilayah perbatasan 1967.
Dalam forum yang sama, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa tidak ada alternatif lain selain solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik panjang Israel-Palestina.
“Hanya solusi politik dua negara yang dapat memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup dalam damai dan aman. Tidak ada alternatif lainnya,” ujarnya dalam pidato pembukaan.
Konferensi tiga hari ini berlangsung di tengah ketegangan global yang meningkat terhadap agresi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas kemanusiaan.
Baca Juga: Zionis Israel Culik Puluhan Warga Palestina di Tepi Barat
Beberapa hari sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada sidang mendatang di bulan September. Langkah itu mendapat dukungan dari sejumlah negara Eropa, namun mendapat kecaman keras dari Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.
Sementara itu, para analis menilai bahwa pernyataan Mustafa menunjukkan tekanan internasional yang terus menguat terhadap semua pihak untuk menemukan titik temu politik, meski realitas di lapangan masih jauh dari stabil. Hamas hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi usulan tersebut.
Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas, selama ini hanya memiliki kendali terbatas di wilayah Tepi Barat, sementara Jalur Gaza secara de facto dikuasai oleh Hamas sejak 2007. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Pejuang Palestina Gempur Basis Israel, Enam Tentara Zionis Terluka