Polisario Pertimbangkan Semua Pilihan untuk Kemerdekaan Sahara Barat

Ketua Front Polisario Sahara Barat sekaligus Presiden Republik Demokrasi Arab Sahrawi (SADR) Brahim Ghali. (Foto: AFP/Ryad Kramdi)

 

Tindouf, Aljazair, 8 Jumadil Awwal 1438/6 Februari 2017 (MINA) – Ketua Front Polisario Sahara Barat Brahim Ghali mengatakan bahwa semua opsi terbuka dalam perjuangan kemerdekaan negaranya dari negara Maroko.

Ghali yang juga sebagai Presiden Republik Demikrasi Arab Sahrawi (SADR) lebih menyerukan jalur dialog setelah Kerajaan Maroko bergabung kembali dengan Uni Afrika setelah keluar dari blok tersebut pada 1984.

Maroko keluar dari Organisasi Persatuan Afrika itu sebagai protes setelah organisasi regional tersebut mengakui SADR pada masa puncak perang di wilayah Sahara Barat.

Baca Juga:  Kelompok HAM: China Hapus Istilah Agama dan Budaya Uighur

Senin pekan lalu, 30 Januari, KTT Uni Afrika di Ethiopia memutuskan untuk mengizinkan Maroko masuk kembali ke dalam kelompok.

Presiden Ghali mengatakan kepada pers dalam sebuah wawancara bahwa langkah tersebut tidak mendasar untuk mengubah situasi, demikian Nahar Net yang dikutip MINA memberitakan.

“Kami selalu mencari cara damai,” katanya di sebuah kamp pengungsi warga Sahrawi di Tindouf, baratdaya Aljazair. “Tapi semua pilihan tetap terbuka.”

Gencatan senjata antara Front Polisario dengan Maroko telah berlaku sejak 1991 di wilayah padang pasir yang luas, bekas jajahan Spanyol yang telah berada di bawah kendali Maroko sejak tahun 1975.

“Sekarang kerajaan Maroko adalah anggota dari Uni Afrika, itu harus menghormati komitmen dan perbatasan internasional Republik Sahrawi,” kata Ghali. “Kami berharap bahwa Maroko akan memenuhi komitmennya.”

Baca Juga:  Kelompok HAM: China Hapus Istilah Agama dan Budaya Uighur

Sekitar 165.000 etnis Arab Sahrawi menetap di lima kamp sekitar Tindouf, tempat mereka menerima bantuan dari PBB dan LSM internasional.

Upaya untuk mencapai solusi yang dirundingkan untuk wilayah Sahara Barat yang disengketakan hanya membuahkan sedikit hasil.

Sebuah referendum kemerdekaan ditetapkan pada 1992, tapi dibatalkan ketika pemerintah Maroko keberatan dengan daftar pemilihan yang diusulkan dan dianggap bias.

“Penundaan Maroko dan kegagalan Dewan Keamanan (PBB) memenuhi tanggung jawabnya memaksa kami untuk mempertimbangkan berbagai cara untuk memulihkan hak-hak kami,” kata Ghali yang mengisyaratkan pula opsi angkat senjata kembali.

Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita pada Ahad (5/2) mengatakan dalam pernyataannya bahwa Kerajaan Maroko tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Sahara Barat.

Baca Juga:  Kelompok HAM: China Hapus Istilah Agama dan Budaya Uighur

Maroko yang mengontrol 90 persen wilayah Sahara Barat, termasuk tiga kota utama, menegaskan bahwa wilayah sengketa itu merupakan bagian integral dari kerajaan dan hanya status otonomi yang bisa dirundingkan di atas meja. (T/RI-1/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

 

Wartawan: Rudi Hendrik

Editor: Rudi Hendrik