Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politisi PKS: Cadar adalah HAM

Rudi Hendrik - Rabu, 7 Maret 2018 - 15:26 WIB

Rabu, 7 Maret 2018 - 15:26 WIB

162 Views

ilustrasi

Cadar-Wanita-Muslimah-Image-Source-dinalislam1.wordpress.gif" alt="" width="900" height="455" /> ilustrasi

Jakarta, MINA – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Aboebakar Alhabsyi angkat bicara terkait polemik pelarangan penggunaan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

“Penggunaan cadar pada umumnya bersinggungan dengan dua aspek, yaitu aspek keyakinan dan aspek ibadah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/3).

Menurut pria yang akrab disapa Habib ini, pengguna cadar meyakini menggunakan cadar adalah bagian dari ajaran agama dan merupakan bentuk ibadah dalam agama. Menggunakan cadar adalah bagian dari praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Tentunya ini merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi dalam kerangka hak-hak asasi manusia,” tambahnya.

Baca Juga: Indonesia Sesalkan Kegagalan DK PBB Adopsi Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Dia melanjutkan, kebebasan beragama atau berkeyakinan, di masa sekarang dapat diartikan sebagai suatu hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 Universal Declaration of Human Right yang memberikan perlindungan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama.

“Hak untuk beragama atau menjalankan agama merupakan Non-derogable rights, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak beragama seperti ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat,” paparnya.

Oleh karenanya, kata Anggota Komisi III DPR ini,  jika ada pelarangan penggunaan cadar oleh lembaga pendidikan tinggi, Kemenristek Dikti perlu melakukan pembinaan terhadap lembaga tersebut agar lebih memahami konstitusi.

“Bila diperlukan, kegiatan pembinaan tersebut dikoordinasikan dengan Komnas HAM. Sehingga komitmen penegakan konstitusi di negara ini akan dapat dilakukan dengan baik,” pungkasnya. (R/RE1/RI-1)

Baca Juga: Lomba Cerdas Cermat dan Pidato tentang Palestina Jadi Puncak Festival Baitul Maqdis Samarinda

Miraj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Pendidikan dan IPTEK
Breaking News
Breaking News
Indonesia