PP KAMMI Kritisi Pelantikan Perwira Tinggi Polri Jadi PLT Gubernur

Jakarta, MINA – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian agar institusi kepolisian tidak bermain politik dalam pilkada 2018.

Irfan Ahmad sebagai Ketua Umum PP KAMMI meminta agar Kapolri menindak jajaran di bawahnya yang ikut mengintervensi proses politik yang terjadi.

“PP KAMMI mendesak Kapolri untuk menjaga netralitas institusi kepolisian dan menindak personal-personal polisi yang ikut bermain dalam pilkada serentak 2018,” kata Irfan di Jakarta, Senin (18/6).

Ia juga mengatakan dengan adanya pejabat kepolisian yang menjadi PLT (pelaksana tugas) kepala daerah yang sedang melangsungkan proses pilkada bisa merusak demokrasi.

Baca Juga: Cinta dan Perjuangan Pembebasan Masjid Al-Aqsa Harus Didasari Keilmuan

“Keterlibatan Jenderal Polisi sebagai PLT Gubernur bisa mencederai proses demokrasi karena seharusnya institusi kepolisian membantu pengamanan, namun ini malah terlibat dalam penyelenggara pilkada serentak 2018,” tegasnya.

Irfan juga memberikan peringatan kepada Kemendagri agar tidak melibatkan institusi kepolisian dalam proses suksesi kepemimpinan daerah di tahun 2018 ini.

“KAMMI juga meminta Kemendagri agar tidak bermain politik dengan melibatkan institusi kepolisian dalam pilkada nanti,” katanya.

Harusnya, kata Irfan, ada sekda yang menggantikan sebagai PLT Gubernur, namun ini Jenderal Polisi yang menjadi PLT, katanya menunjuk Komjen.Pol. Moh. Iriawan yang Senin (18/6) ini dilantik sebagai PLT Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahman Heriawan yang habis masa tugasnya.

Baca Juga: Lewat Wakaf & Zakat Run 2024, Masyarakat Diajak Berolahraga Sambil Beramal

“Ada apa dengan Kemendagri dan juga kepolisian sampai-sampai ngotot ingin menjadi penyelenggara Pilkada?,” katanya mempertanyakan. (R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Prof Abd Fattah: Pembebasan Al-Aqsa Perlu Langkah Jelas