Prancis Akan Akui Negara Palestina

Oleh: Illa Kartila – Redaktur Senior Miraj Islamic News Agency (MINA)

Kesal karena usaha negara ini untuk mencari penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina mengalami kebuntuan, Prancis tampaknya mulai tak sabar dan melalui Menteri Luar Negeri Laurent Fabius “mengancam” akan mengakui sebuah negara Palestina.

Sejauh ini, 136 negara anggota PBB sudah mengakui kedaulatan Otoritas Palestina. Namun negara-negara yang memiliki hak veto seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat belum mengakuinya. Negara superpower lain seperti Rusia dan China berada di kubu Mahmoud Abbas.

Pernyataan Prancis menyebutkan, negara itu merasa Israel kurang berusaha keras mewujudkan solusi terbentuknya dua negara berdaulat, demi mencapai perdamaian hakiki di kawasan itu. Apalagi pemerintah Zionis justru berulang kali mengambil alih paksa lahan pertanian warga Palestina di Tepi Barat, yang dikecam oleh komunitas internasional.

Supaya Tel Aviv lebih terpacu mencari terobosan, maka Prancis memberi ‘ultimatum’ dengan rencana mendukung kedaulatan Palestina. “Prancis terlibat dalam upaya multilateral untuk merealisasikan solusi dua negara. Jika langkah kesekian kalinya ini masih saja gagal, maka negara kami mengambil sikap mengakui kedaulatan Palestina,” kata Fabius.

Usaha-usaha yang dipimpin Amerika Serikat sebagai penengah perdamaian solusi dua negara tersebut gagal pada April 2014 dan sejak itu belum ada lagi upaya serius untuk menyelenggarakan kembali pembicaraan.

Menlu Fabius telah berulang kali memperingatkan bahwa membiarkan status-quo seperti itu berakibat memadamkan usaha-usaha pembicaraan solusi dua negara dan bisa menyebabkan para militan Negara Islam (IS) memanfaatkan kesempatan.

Tahun lalu, Prancis gagal dalam usaha menyertakan AS mendorong sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB guna menetapkan parameter bagi pembicaraan kedua pihak tersebut dan menentukan tenggat waktu untuk membuat sebuah kesepakatan.

Perluasan permukiman oleh Israel sejak itu telah dilukiskan oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon sebagai “aksi provokatif” yang mempertanyakan komitmennya atas satu solusi dua negara.

“Kami tak bisa membiarkan solusi dua negara itu berantakan. Sudah menjadi kewajiban kami sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan sebuah kekuatan mengupayakan perdamaian,” kata Fabius.

Dia sebelumnya menyerukan sebuah kelompok dukungan internasional yang terdiri atas negara-negara Arab, Uni Eropa dan para anggota DK PBB yang akan memaksa kedua pihak itu untuk berkompromi.

Menurut dia, Paris tengah mulai menyiapkan sebuah konferensi internasional yang mengundang pihak-pihak tersebut dan para mitra utamanya dari Arab, Amerika dan Uni Eropa.

Seperti dikutip dari Reuters, seorang diplomat Prancis menyebutkan, konferensi tersebut direncanakan digelar pada musim panas tahun ini. Pertemuan ini akan menjadi upaya terakhir untuk melanjutkan pembicaraan damai antara Israel dan Palestina yang terhenti karena perbedaan pendapat mengenai perbatasan dan pemukiman Yahudi.

Tentu saja Israel berang mendengar rencana Prancis untuk mengakui kedaulatan dan eksistensi negara Palestina. Apalagi, Prancis menyatakan sikap itu dengan alasan mendorong Israel agar serius menjalankan lagi perundingan damai dengan Otoritas Palestina.

Seorang pejabat tinggi Israel yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menuding ancaman Prancis hanya membuat Otoritas Palestina punya alasan menghindari perundingan damai. Apalagi jaminan dukungan dari negara Eropa sekelas Prancis menyiratkan kesan Presiden Mahmoud Abbas punya beking politik.

“Untuk apa Palestina menempuh jalur diplomasi, jika tanpa kemajuan apapun mereka akan mendapat dukungan (dari Prancis). Langkah Prancis kontraproduktif,” kata pejabat yang menolak disebut namanya itu, seperti disiarkan oleh Jerusalem Post.

Menteri Transportasi Israel, Yisrael Kats juga mengecam sikap Prancis tersebut dan dia menegaskan, “Israel tidak akan menghadiri konferensi perundingan damai dengan ancaman semacam itu.”

Sebaliknya, Palestina menurut Dubesnya untuk PBB, Riyad Mansour menyambut baik pernyataan Fabius yang akan mengakui negara Palestina jika konferensi internasional gagal mencapai kesepakatan.

Eropa tidak lagi membela Zionis

Pada awalnya Uni Eropa bersikukuh terhadap status Palestina seperti sekarang ini, sehingga membuat Israel berada di atas angin selama satu dekade terakhir yang akhirnya menyebabkan negosiasi perdamaian tidak pernah dilakukan.

Namun saat ini tampaknya keadaan sudah berubah, karena sebagian dari negara Eropa tidak lagi membela negara Zionis tersebut. Rakyat mereka menganggap penjajahan Israel terhadap Palestina tidak lagi dapat ditoleransi.

Negara-negara Eropa yang sudah mengakui kedaulatan Palestina adalah Swedia, Polandia, Rusia dan Inggris – akan menyusul Prancis. Swedia menjadi negara Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Perdana Menteri Swedia, Stefan Lovren yakin, peperangan antara Israel dan Palestina akan dapat diselesaikan dengan perundingan hukum internasional, karena dua negara tersebut butuh pengakuan dan hidup dengan damai.

Bulan November tahun lalu, Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menyatakan dukunganya terhadap kemerdekaan Palestina. “Kami mendukung rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri. Dia juga berpendapat, pembangunan pemukiman Israel di tanah milik palestina adalah ilegal.

Wakil Menlu Rusia Mikhail Bogdanov juga menyatakan, sebagai salah satu negara anggota tetap dewan keamanan PBB, negara itu mendukung resolusi kemerdekaan Palestina. “Rakyat palestina berhak menentukan nasibnya sendiri dengan mendirikan negara sendiri.”

Beberapa waktu lalu parlemen Inggris menggelar pemungutan suara terkait penyebutan status Palestina. Hasilnya, rakyat Inggris setuju dan mendukung kemerdekaan Palestina. 274 anggota parlemen rendah (house of commons) mengakui kedaulatan Palestina dan hanya ada 12 legislator yang menolak.

Pengakuan ini juga berkat lobi Partai Buruh Inggris yang sejak tahun 1980 sudah aktif menyebutkan kalau Palestina dijajah oleh Israel. Meski Inggris pada awalnya menjadi salah satu pendukung awal pendirian Israel setelah Perang Dunia II. Tetapi negara ini melihat pemimpin Negara Zionis tersebut saat ini tidak mau mencari perdamaian.

Sangat disayangkan, belum seluruh negara dari ASEAN setuju akan kemerdekaan Palestina, meski upaya Indonesia untuk mendorong isu kemerdekaan Palestina ke mata dunia semakin digalakkan. “Saat ini Palestina sudah diakui 136 negara di seluruh dunia, namun ada dua negara ASEAN yang belum mengakuinya,” kata Wakil Indonesia untuk Palestina di PBB, Desra Percaya.

Desra berharap, ke depan ASEAN dapat kompak dalam mendukung kemerdekaan utuh bagi Palestina. “Dalam kapasitas saya sebagai wakil Ketua Komisi Palestina, saya berharap agar ke depan Indonesia juga membantu melobi Myanmar dan Singapura untuk bersama-sama mengakui Palestina.” (R01/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)