PRANCIS MINTA KEANGGOTAAN TURKI DI UNI EROPA DILANJUTKAN

Ali Farkhan Tsani - Rabu, 21 Oktober 2015 - 17:26 WIB

Rabu, 21 Oktober 2015 - 17:26 WIB

333 Views

PM Perancis Manuel Valls (Foto: Anadolu)

Ankara, 8 Muharram 1435/20 Oktober 2015 (MINA) – Pemerintah Perdana Menteri Perancis Manuel Valls, Selasa (20/10) waktu setempat, mengatakan pembicaraan mengenai keanggotaan Turki di Uni Eropa yang sat ini sedang mengendap harus harus bergerak maju.

“Kami berharap negosiasi ini akan maju di area-area yang di situ Turki siap,” kata Valls kepada anggota parlemen di Majelis Nasional, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Ankara, Anadolu.

Dia menambahkan, “Turki negara yang besar. Negara mitra strategis Perancis dan Uni Eropa, sekutu untuk aliansi transatlantic (NATO).”

Valls adalah politikus terbaru Eropa yang berbicara mendorong Turki untuk bergabung dengan blok beranggotakan 28 negara tersebut. Pernyataan itu datang di saat Uni Eropa mendekati Turki agar meningkatkan upaya menangani krisis pengungsi yang membanjiri Eropa.

“Karena itu kita harus melanjutkan dialog dengan Turki dan mendukungnya dalam upayanya dalam upaya menampung pengungsi,” kata Valls. “Krisis pengungsi yang kita lami di Eropa akan menjadi lebih dramatis dan lebih serius jika Uni Eropa tidak membantu Turki secara finansial dan politik.”

Sebagai pemimpin Uni Eropa menyerang penawaran untuk memberikan Turki dengan dukungan keuangan untuk 2,2 juta pengungsi itu tuan rumah, Ankara berharap untuk mempercepat up dari proses aksesi dimulai pada tahun 1987 serta bebas visa perjalanan di Eropa.

Namun Valls menepis anggapan bahwa dialog mengenai prospek keanggotaan Ankara di Uni Eropa sebagai tawar-menawar atas situasi pengungsi.

Sementara Kanselir Jerman, Angela Merkel, telah mengunjungi Istanbul pada Ahad lalu untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Merkel mengatakan Berlin siap membuka diskusi tentang kebijakan ekonomi dan moneter.

‘Negeri Anggur’ telah sering disebut sebagai penentang keanggotaan Turki di Uni Eropa. Pada tahun 2007, Presiden Nicolas Sarkozy berkeras bahwa Ankara ‘tidak memeilki tempat di dalam Uni Eropa’. (T/P022/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)