PRESIDEN FILIPINA AJUKAN RUU UNTUK MUSLIM KE KONGRES

Presiden Filipina Benigno Aquino III ajukan RUU untuk Muslim Moro kepada Kongres (Gambar: AA)" width="300" height="203" /> Presiden Filipina Benigno Aquino III ajukan RUU untuk Muslim Moro kepada Kongres (Gambar: AA)

Manila, 15 Dzulqa’dah 1435/10 September 2014 (MINA) – Presiden Filipina Benigno Aquino III secara pribadi menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Muslim selatan kepada pemimpin Kongres dalam upacara di kantornya, Istana Malacanang, Rabu (10/9).

“Pengajuan Dasar Hukum Bangsamoro (BBL) yang diusulkan kepada para pemimpin Kongres Filipina, membawa kita maju ke tahap penting dalam roadmap kami ke entitas politik Bangsamoro: proses legislatif resmi,” kata Miriam Coronel-Ferrer, ketua delegasi perdamaian pemerintah, Anadolu Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Pada tanggal 27 Maret, pemerintah dan Fron Pembebasan Islam Moro (MILF) menandatangani perjanjian perdamaian yang bernama Perjanjian Komprehensif Bangsamoro, mengakhiri konflik bersenjata selama puluhan tahun di wilayah selatan Mindanao, pulau utama terbesar kedua dan paling selatan di Filipina.

Kesepakatan itu dilakukan Aquino dan MILF untuk mengeluarkan UU yang akan menciptakan Wilayah Bangsamoro, yang akan menggantikan Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) setelah UU itu disahkan dan diratifikasi sebelum pemilihan presiden 2016 nanti.

Ferrer mengatakan, BBL dibangun atas dasar wilayah yang telah disepakati sebelumnya, tetapi memiliki beberapa fitur yang membedakannya dari ARMM, termasuk kewenangan lebih yang diberikan kepada daerah otonom oleh negara konstitusi.

BBL yang diusulkan mensyaratkan pemerintah Bangsamoro dalam bentuk parlementer.

Ferrer menyambut baik upaya MILF untuk membentuk sebuah partai politik yang akan memfasilitasi partisipasi efektif dalam politik elektoral.

Dia mendesak kelompok lain mempertimbangkan membentuk partai politik bersama-sama yang akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu Bangsamoro pada tahun 2016 nanti.

Jika disahkan, hukum akan membawa kekayaan yang dibutuhkan banyak daerah yang menjadi paling terbelakang akibat konflik puluhan tahun.

Berdasarkan perjanjian yang baru, MILF akan mendapatkan bagian 75 persen dari penghasilan yang diperoleh dari eksploitasi mineral logam di daerah, seperti emas dan tembaga, termasuk penerimaan pajak.

Sedangkan pendapatan apa pun yang berasal dari bahan bakar fosil – seperti minyak bumi, gas alam dan batubara – akan dibagi 50-50 dengan pemerintah pusat di Manila.

Negosiator perdamaian mengatakan pemerintah Bangsamoro akan menjadi sekuler dan demokratis dengan institusi dan kebijakan melayani kebutuhan penduduk mayoritas Muslim.

“Hak-hak dasar semua penduduk akan dijamin, dan hak-hak khusus diberikan kepada masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas yang harus dihormati dan dipromosikan,” kata Ferrer.

“Dengan kekuasaan lebih dan adanya sumber daya serta lebih banyaknya tanggung jawab ini, adalah keuntungan dan kewajiban bagi mereka yang akan memimpin Bangsamoro di tahun-tahun mendatang.”

Ferrer juga menyerukan anggota Kongres untuk memusyawarahkan RUU dengan hati dan pikiran terbuka. (T/P001/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)