Presiden Ingin Libanon Tak Lagi Negara Sektarian

Beirut, MINA – Presiden Libanon Michel Aoun pada Kamis (31/10) mengatakan berusaha mengubah negara itu dari negara sektarian menjadi negara dengan struktur sipil modern di mana pejabat dipilih berdasarkan kompetensi bukan lagi berdasarkan kelompoknya.

Dalam pidato yang disiarkan televisi yang menandai tiga tahun masa jabatannya, Michel Aoun mengatakan bahwa sejak mengambil alih kekuasaan, ia telah berupaya untuk mengatasi krisis ekonomi dan masalah keamanan Libanon serta mengadopsi undang-undang pemilihan umum yang egaliter, memerangi korupsi dan memastikan kembalinya para pengungsi Suriah, Anadolu Agency melaporkan.

Ia menekankan, memerangi korupsi adalah tugas sulit yang membutuhkan waktu, ia sendiri melawannya dengan menerapkan undang-undang baru.

Aoun mengatakan dia akan memerangi sektarianisme dan melakukan yang terbaik untuk mengubah Lebanon dari struktur negara yang berorientasi sektarian menjadi struktur sipil modern.

Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah

Dia menambahkan, mereka yang akan menjadi bagian dari pemerintahan baru yang diharapkan akan segera dibentuk dan dipilih berdasarkan kompetensi serta pengalaman mereka, bukan kesetiaan politik.

Demonstrasi meletus di seluruh Lebanon pekan lalu terhadap rencana pengenaan pajak pada WhatsApp dan layanan pesan lainnya. Demonstrasi dengan cepat berubah menjadi keluhan yang lebih luas dengan seruan pengunduran diri pemerintah Lebanon dan membawa pejabat yang korup ke akuntabilitas.

Libanon menderita jumlah pengangguran tinggi, pertumbuhan kecil dan salah satu rasio utang tertinggi di dunia, dengan beban utang mencapai 86,2 miliar Dolar AS pada kuartal pertama 2019, menurut Kementerian Keuangan.

Perdana Menteri Saad Hariri mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (29/10) di tengah protes yang sedang berlangsung, tetapi Aoun mendesaknya untuk bertahan sampai pemerintah baru didirikan. (T/Ast/P1)

Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama

Mi’raj News Agency (MINA)