Presiden Jokowi Bahas Masalah Gizi Buruk pada Rakornas KORPRI

Jakarta, MINA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas penanganan permasalahan stunting atau gizi buruk di tanah air pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2) siang.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena angka stunting kita sudah turun dari 37% menjadi 30%. Turunnya juga drastis, tapi saya minta harus anjlok lagi sampai ke bawah 20%,” harap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi optimistis target turun sampai di bawah 20% dapat dicapai. Namun diakuinya, hal itu harus dikerjakan bersama-sama oleh jajaran pemerintah, jajaran aparatur sipil negara, jajaran KORPRI, dari pusat sampai ke daerah.

Selain soal stunting, Presiden Jokowi juga menekankan soal Dana Desa, yang menurutnya merupkan dana yang cukup besar. “Sampai 2018 kemarin telah kita gelontorkan Rp187 triliun ke desa-desa, ke 74.900 desa yang ada. Sampai akhir 2019 ini berarti totalnya akan Rp257 triliun,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta agar sistem pengawasan dan sistem monitoring, betul-betul harus dijaga agar Dana Desa ini menetas betul, menjadi barang, bermanfaat.

“Entah itu yang namanya jalan desa, posyandu, PAUD, pasar desa, jembatan, irigasi yang ada di desa, embung, dan air bersih yang ada di desa. Semuanya ini harus betul-betul diawasi oleh kita semuanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada segenap jajaran KORPRI untuk mengubah orientasinya, bukan orientasi prosedur tapi orientasi hasil.

“Sekarang ini orientasinya harus hasil, prosedur mengikuti karena prosedur memang sudah kewajiban kita,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden mengingatkan, kalau mendesain sebuah APBN/APBD, desainlah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tidak usah banyak program.

“Program itu sedikit, fokus, konsentrasi, sasarannya jelas, tepat, gampang mengontrolnya, gampang mengeceknya, dan hasilnya dirasakan oleh rakyat. Goal-nya masih ke sana. Semua harus memulai ini,” tutur Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, sekarang ini kita sering sekali harus setiap seksi ada kegiatan, setiap bagian ada kegiatan. Presiden menilai, tidak seperti itu. Presiden mencontohkan, misalnya ada 15 seksi, enggak apa-apa yang diberi 5 dulu.

“Mungkin tahun depan gantian yang lima lagi, tapi ada konsentrasi betul ke mana arah kita, ke mana tujuan kita, di mana skala prioritas kita. Arah-arah seperti itu harus kita ubah, kita harus berubah, kita harus berubah,” tegas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sekrearis Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Ketua KORPRI Zudan Arif Fakhrulloh. (R/R09/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)