Presiden Jokowi: Indonesia Punya Potensi Besar Kembangkan Ekonomi Syariah

(arsip)

Jakarta, MINA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah sangat serius untuk menggarap potensi ini dan tidak ingin hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain, hanya sekadar dari konsumen.

“Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, kita harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2) sore, demikian keterangan pers Setkab.

Kepala Negara menekankan, agar dalam pengembangan industri keuangan syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dalam rangka menekan angka ketimpangan.

Menurut Presiden, sesuai data yang diterimanya penggunaan pembiayaan syariah adalah 41,8%. Sebagian besar, menurut Jokowi, masih digunakan untuk konsumsi, sedangkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3% dan 23,2%.

Presiden Jokowi juga meminta agar pada tahun 2018 ini LKM Syariah, bank wakaf mikro terutama yang berlokasi di pesantren-pesantren lebih diperbanyak jumlahnya dan diperluas, sehingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, pembenahan juga harus dilakukan dalam pengelolaan zakat dan wakaf, sehingga bisa mendukung program pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan.

Potensi Besar

Pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.

Ia menunjuk contoh, pada sektor industri keuangan syariah, aset perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp435 triliun atau sekitar 5,8% dari total aset Perbankan Indonesia.

Begitu juga dengan pasar modal syariah, menurut Presiden, angkanya terus membaik. Ia menyebutkan, Indonesia adalah penerbit terbesar untuk international sovereign sukuk, pangsa pasar sukuk telah mencapai 19% dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara.

“Selain itu, total aset industri keuangan non bank syariah juga naik 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir ini,” ungkap Presiden seraya menambahkan, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dan dana wakaf, serta dana infak dan sedekah.

Kepala Negara juga mengemukakan, dalam ekonomi syariah banyak potensi yang bisa dikembangkan dan harus segera digarap mulai dari bidang industri fashion, busana-busana muslim, industri makanan halal, industri farmasi dan juga sektor pariwisata.

“Kita memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia. Indonesia masuk 5 besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, dan juga kosmetik halal terbesar di dunia. Indonesia adalah pasar terbesar kelima di dunia untuk konsumsi busana muslim,” tegas Kepala Negara.

Sementara dalam ekonomi pariwisata, menurut Presien, Indonesia juga menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja sama Islam) yang potensinya masih sangat menjanjikan.

“Pengeluaran wisata muslim global 2016 mencapai 169 miliar dollar AS atau 11,8% dari pengeluaran konsumsi wisata global,” ujar Presiden Jokowi.

Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, dan Ketua OJK Wimboh Santoso.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti M. Nasir, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Ketua LPS Halim Alamsyah, Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Anggito Abimanyu, dan Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin. (R/R01RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)