Presiden Jokowi Resmikan Bursa Karbon Indonesia

Jakarta, MINA – Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan sekaligus membuka Perdagangan Perdana Bursa Karbon Indonesia, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Selasa (26/9).

Presiden Jokowi mengatakan, keberadaan Bursa Karbon Indonesia ini merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia terdapat upaya menangani dampak dari perubahan iklim.

“Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, dimana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon,” katanya.

Ia menyampaikan, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Berdasarkan catatan Presiden, terdapat kurang lebih 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.

“Jika dikalkulasi potensi bursa karbon kita bisa mencapai Rp3.000 triliun, Sebuah angka sangat besar, ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau,” ujarnya.

Presiden Jokowi menekankan, langkah-langkah konkret sangat dibutuhkan dalam mengatasi perubahan iklim karena ancamannya sudah sangat dirasakan secara global, mulai dari kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, hingga polusi.

“Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution),” imbuhnya.

Terkait perdagangan karbon, Ia pun menekankan tiga hal. Pertama, agar menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.

Kedua, harus ada target dan timeline, baik untuk pasar dalam negeri maupun nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional.

Yang ketiga, adanya pengaturan dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional serta memastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia.

“Saya optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia asalkan langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan stakeholders,” ujarnya. (R/Mil/R4/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)