Presiden Palestina Dikabarkan Berencana Umumkan Pembatalan Pemilu

Ramallah, MINA – Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas akan mengumumkan pembatalan pemilihan umum dengan dalih penolakan Israel untuk mengizinkan warga Yerusalem memberikan suara mereka, berbagai sumber lokal dan Israel melaporkan.

Dikutip dari MEMO pada Rabu (28/4), Radio Tentara Israel melaporkan, PA telah memberi tahu perwakilan komunitas internasional, Yordania, dan Mesir tentang keputusan tersebut.

Dilaporkan pula kepemimpinan Palestina akan bertemu di Ramallah pada hari Kamis (29/4).

Menurut pejabat PA, Hamas dan Jihad Islam telah diundang untuk menghadiri pertemuan itu.

Abbas dan beberapa pejabat Fatah sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada pemilihan tanpa partisipasi warga Palestina di Yerusalem yang diduduki. Terakhir ini disampaikannya  pada hari Senin (27/4) ketika berpidato di depan Komite Sentral Fatah.

Namun, surat kabar Al-Quds melaporkan dari sumber informasi yang tidak disebutkan namanya, mengatakan PA telah memutuskan untuk membatalkan pemilihan “di bawah tekanan berat Amerika dan Arab. Washington dan negara-negara kawasan tampaknya “percaya bahwa hasil pemilu tidak akan menguntungkan Fatah.”

Sumber yang sama menambahkan, AS telah memberi tahu PA bahwa mereka akan memperkenalkan beberapa langkah sebelum pemilihan, termasuk dimulainya kembali bantuan untuk UNRWA, merehabilitasi sistem perawatan kesehatan Palestina, membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem yang diduduki, dan membuka kembali kantor PLO di Washington.

“Pemerintah AS percaya bahwa langkah-langkah ini akan membantu orang-orang moderat Palestina mendapatkan hasil yang lebih baik dari pemilu,” klaimnya.

Kritikus mengatakan bahwa ini adalah pemanis untuk mendorong Abbas membatalkan pemilihan.

Sumber-sumber Israel yang dilaporkan oleh kantor berita Safa mengatakan Abbas telah menugaskan seorang anggota senior Komite Sentral Fatah, Hussein Al-Sheikh, untuk membujuk Qatar agar meminta persetujuan Hamas tentang pembatalan pemilihan dengan dalih kondisi yang “tidak tepat” di wilayah tersebut. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)