Prof. Al-Shaiji: Rencana Trump Terapkan Standar Ganda

Kuwait City, MINA – Prof. Dr. Abdullah Al-Shaiji, seorang guru besar ilmu politik di Universitas Kuwait, menyatakan keraguannya tentang rencana yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan agresi Israel di Gaza, dengan mencatat rencana tersebut mencerminkan standar ganda sesuai kepentingan Israel.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram-nya, Al-Shaiji mengatakan, rencana yang diusulkan tersebut menyerukan pembentukan pemerintahan transisi yang terdiri dari para teknokrat Palestina di bawah pengawasan internasional, tanpa merinci identitas individu-individu ini atau mekanisme pemilihan mereka.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi representasi dan mekanisme implementasi,” ujarnya. Seperti disebutkan Quds Press, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, mengecualikan Hamas dan Otoritas Palestina dari pemerintahan ini merupakan “penghinaan dan pengabaian terhadap para pemangku kepentingan dalam masalah ini,” terutama mengingat penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk bekerja sama dengan Otoritas Palestina kecuali jika mereka melaksanakan “reformasi radikal,” yang rinciannya masih harus dijelaskan.

Inisiatif Trump menyerukan pelucutan senjata Hamas dan penghancuran infrastruktur militernya, dengan ancaman sanksi jika menolak perjanjian tersebut.

“Pembatasan serupa tidak diberlakukan terhadap Israel, yang ini semakin mencerminkan standar ganda dalam berurusan dengan kedua belah pihak,” lanjutnya.

Rencana Trump juga mengusulkan pembentukan “badan pengawas internasional baru” yang disebut “Dewan Perdamaian”, yang diawasi secara pribadi oleh Trump dan diketuai bersama oleh Tony Blair, untuk membentuk pemerintahan di Gaza dengan partisipasi warga Palestina dan pihak lainnya, dengan mengecualikan Hamas dari peran apa pun di dalamnya.

Al-Shaiji juga mencatat, rencana Trump mencakup pembentukan “dewan perdamaian” untuk mengawasi fase transisi, dengan ketua Trump, juga mencerminkan kepentingan sepihak.

Al-Shayji juga mengkritik pilihan Tony Blair, yang ia sebit sebagai “penjahat perang dengan rekam jejak negatif di kawasan tersebut.”

Al-Shaiji menyimpulkan dengan memperingatkan bahwa mendaur ulang tokoh-tokoh yang sebelumnya gagal mencapai perdamaian dan mengabaikan pasukan Palestina yang aktif justru dapat memperumit situasi, alih-alih menyelesaikannya.

Ia justru menyerukan pendekatan yang lebih realistis dan komprehensif yang mempertimbangkan aspirasi rakyat Palestina dan perwakilan mereka. []

Mi’raj News Agency (MINA)