Prof Sudarnoto MUI: Pertemuan Presiden dan Tokoh Islam Krusial Agar Indonesia Tak Salah Langkah Soal BoP

Jakarta, MINA – Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai pertemuan Presiden dengan 64 tokoh Islam sebagai langkah krusial untuk memastikan kebijakan Indonesia, khususnya terkait Board of Peace (BoP).

Prof. Sudarnoto menekankan segala kebijakan pemerintah hendaknya tetap sejalan dengan kepentingan nasional, amanat konstitusi, serta komitmen membela kemerdekaan Palestina.

“Saya bersyukur dan menyambut baik langkah Presiden yang mengundang para tokoh Islam ke Istana. Pertemuan ini membuka ruang komunikasi yang positif antara Presiden dan masyarakat, khususnya umat Islam,” katanya kepada MINA, Selasa (3/2).

Komunikasi semacam ini sangat penting, terlebih ketika menyangkut isu-isu strategis dan sensitif, seperti Board of Peace (BoP) dan keterlibatan Indonesia di dalamnya.

MUI menyimpan kekhawatiran apabila komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas tidak dilakukan secara terbuka dan intensif, terutama terkait kebijakan luar negeri yang berdampak besar bagi kepentingan nasional.

Minimnya komunikasi berpotensi menimbulkan persoalan serius di dalam negeri, termasuk kesenjangan dan keterbelahan antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, ia merasa senang dan bersyukur atas keputusan Presiden untuk mengundang para tokoh kunci umat Islam. Semoga pertemuan ini membuahkan hasil yang benar-benar membawa manfaat bagi kepentingan nasional, Palestina, serta perdamaian dan keadilan global.

Sejalan dengan itu, saya sangat berharap para tokoh umat dapat memanfaatkan momentum pertemuan ini untuk menyampaikan pandangan yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab, khususnya terkait BoP dan keterlibatan Indonesia di dalamnya.

Hal ini penting agar komitmen Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina serta mendorong pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang dilakukannya dapat ditempuh melalui jalur diplomatik dan politik yang sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Perdamaian dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tidak boleh dimaknai semata sebagai penghentian perang atau kontak senjata, melainkan harus dibuktikan dengan hadirnya keadilan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasca penandatanganan BoP, pembunuhan terhadap warga Palestina masih terus dilakukan oleh Israel. Ini menjadi bukti bahwa pendekatan yang ditempuh belum menghadirkan keadilan. Dalam konteks ini, rezim Amerika Serikat, termasuk Presiden Donald Trump, gagal membuktikan komitmen terhadap keadilan tersebut.

Isu perdamaian dan keadilan global merupakan persoalan fundamental yang saat ini justru diporak-porandakan oleh kebijakan Amerika Serikat. Sebagai negara cinta damai, pejuang kemerdekaan, dan penghapus penjajahan, Indonesia harus tetap kokoh dan konsisten membela Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya serta menghapus segala bentuk penjajahan, termasuk yang dilakukan Israel dengan dukungan Amerika Serikat.

Ketidakadilan harus dilawan dengan berbagai cara yang beradab, salah satunya melalui penguatan diplomasi yang bermartabat. Indonesia, dengan nilai-nilai luhur Pancasila, memiliki peluang besar untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam membangun diplomasi bermartabat tersebut, sebagaimana telah ditunjukkan sepanjang sejarah bangsa.

Prof Sudarnoto berharap pertemuan Presiden dengan para tokoh Islam ini membuahkan hasil yang konstruktif, tidak hanya bagi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga bagi Gaza, Palestina, serta terwujudnya perdamaian dan keadilan global.

Para tokoh Islam memiliki peluang dan tanggung jawab moral untuk memandang persoalan ini secara kritis dan objektif. []

Mi’raj News Agency (MINA)