LAPANGAN KERJA GAZA DIBEKU AKIBAT KURANG DANA

(Foto : MEMO)

Gaza, 5 Dzulhijjah 1435/29 September 2014 (MINA) –Kementerian Tenaga Kerja Palestina di Jalur Gaza mengumumkan keputusan untuk sementara membekukan program pembukaan lapangan kerja, disebabkan kurangnya anggaran operasional termasuk utuk membayar gaji.

Program lapangan kerja sementara itu, dimaksudkan untuk menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 10.000 orang tenaga kerja baru.

Direktur Pelayanan Umum, Abdullah Kelab, mengatakan, program lapangan pekerjaan akan dibekukan sampai tersedia dana yang mencukupi.

Sekitar 4.000 orang lulusan sarjana telah bekerja, mereka tidak akan kehilangan pekerjaan, sedangkan sisanya 6.000 sedang menunggu kontrak yang akan ditandatangani, kata Kelab, seperti dipantau Middle East Monitor (MEMO) dan diberitakan Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin.

Kelab mendesak pemerintah persatuan nasional untuk menyediakan dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan program kerja bagi lulusan baru.

Kamis malam, Fatah dan Hamas sepakat untuk melaksanakan poin yang tersisa dari perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani pada April, dan mengatasi hambatan yang dapat mencegah implementasi kesepakatan.

Penyebab utama dari perselisihan politik antara Fatah dan Hamas berpusat pada fakta bahwa pemerintah persatuan nasional menolak menerima tanggungjawabnya di Jalur Gaza dalam soal penggajian, sementara, lembaga pemerintah di wilayah itu tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji staf.

Para pejabat di pemerintah rekonsiliasi mengaitkan kurangnya kesediaannya melaksanakan tanggungjawab Hamas untuk membayar gaji, sedangkan fihak Hamas mengklaim bahwa pemerintah persatuan yang dipimpin faksi Fatah menghiundari pembayan gaji ini karena alasan politik.

Sekitar 500 prang lulusan sarjana Palestina memiliki keterampilan khusus, sementara 2.500 sedang dipertimbangkan untuk diangkat termasuk karena alasan kemanusiaan.

Jumlah tersebut telah dianggap sesuai dengan sistem poin untuk membuat proses seleksi seadil mungkin. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar $ 17 juta.

Menurut Biro Pusat Statistik Palestina, dari sekitar 30.000 orang lulusan sarjana lembaga-lembaga pendidikan di Gaza setiap tahun, hanyalah 25 persen saja yang langsung dapat pekerjaan.

Jalur Gaza telah diblokade sejak Juni 2007. Situasi itu menyebabkan penurunan standar kehidupan masyarakat, tingkat pengangguran demikian tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tingkat kemiskinan tinggi.

Pengepungan telah mengakibatkan lapangan pekerjaan yang tersedia dari proyek sementara yang didanai seperti UNRWA jadi terbatas. Kerja jarang berlangsung lebih dari 10 bulan dan hampir tidak pernah diperpanjang. (T/P002/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)