Program PKK dan PKW 2022 Bagi Siswa Putus Sekolah Diluncurkan

Jakarta, MINA – Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2022.

Program ini secara teknis memberikan bantuan terutama kepada anak-anak Indonesia yang putus sekolah untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi dirinya dalam berbagai kursus dan pelatihan sesuai minat mereka.

Dalam acara peluncuran yang disiarkan melalui kanal YouTube Kursus Kita, di Jakarta, Selasa (29/3), Dirjen. Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menyampaikan apresiasi atas capaian administrasi keuangan program PKK dan PKW.

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi seluruh jajaran di Ditjen Diksi untuk menciptakan program yang berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas lulusan vokasi dan mengurangi jumlah pengangguran di masa depan.

Lebih lanjut, Wikan menyampaikan bahwa pandemi bukan penghalang untuk tetap berupaya meningkatkan kualitas SDM muda di Indonesia.

“Kursus dan pelatihan yang sifatnya lebih fleksibel dan memiliki waktu belajar yang cepat namun efektif untuk mempersiapkan tenaga kerja atau calon-calon wirausaha justru sangat dibutuhkan saat ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, bantuan pemerintah melalui program PKK dan PKW tahun ini tetap diberikan agar upaya untuk mencetak tenaga-tenaga terampil vokasi tetap berjalan.

“Terlebih dengan kerja sama yang semakin kuat dengan dunia kerja serta sinergi antara industri dan pendidikan,” imbuh Wikan.

Dengan demikian vokasi nantinya tidak hanya memenuhi keterampilan dasar sebagai tenaga kerja, namun juga memiliki keterampilan tambahan dan ahli di bidangnya.

Dirjen Diksi menekankan kembali terciptanya ketautsesuaian (link and match) antara lulusan program vokasi dengan dunia usaha dunia industri (DUDI).

Kurikulum dalam program PKK dibuat bersama dengan industri. Pengajar dilatih oleh pihak industri sehingga kompetensi lulusan dibangun bersama dalam satu ekosistem pembelajaran. Industri juga bertanggung jawab dalam penyerapan lulusan.

Program PKK dan PKW mulai membuahkan hasil sesuai harapan program. Program PKW juga turut melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berbagai pemangku kepentingan yang relevan termasuk pihak yang terkait dengan permodalan.

“Kita lakukan betul sehingga yaitu ketika lulus PKW bukan hanya sertifikat tetapi bagaimana bisa benar-benar tetap atau konsisten bisnisnya. Ini yang harus kita kawal bersama,” tutur dia.

Di samping itu, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan bahwa PKK dan PKW merupakan opsi alternatif bagi generasi muda yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah akibat faktor ekonomi sehingga mereka memilih bekerja atau berwirausaha.

“Kami apresiasi pelaksanaan program PKK dan PKW tahun 2021 berjalan dengan baik dan tidak ada temuan apapun dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seiring dengan pandemi Covid-19 yang akan menjadi endemik, kita berharap program-program yang semacam ini yang lebih sangat kontekstual sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ucap Syaiful Huda.

Syaiful Huda mendorong agar semakin banyak praktik baik kursus dan pelatihan yang diadaptasi dan dicangkokkan masyarakat sehingga model pendidikannya nanti akan makin efektif dan maksimal sesuai dengan kebutuhan DUDI.

Menurut pengisian data mandiri pada aplikasi PKK dan PKW pada program 2021, kedua program ini telah menunjukkan keterserapan peserta didik yang sangat baik pada dunia kerja dan wirausaha. Pada PKK, dari jumlah 63.689 peserta didik, total 87 persen terserap di dunia kerja (47 persen) dan sedang magang (40 persen).

Sementara pada PKW, dari jumlah 22.437 peserta didik, terdapat 88 persen yang kemudian berwirausaha. Artinya, kedua program ini telah tepat sasaran dan diharapkan berdampak ke sektor-sektor lain, sehingga pandemi bukan menjadi alasan untuk berhenti memberi harapan kepada anak-anak Indonesia agar tetap berusaha dengan meningkatkan kompetensi dirinya melalui kursus dan pelatihan.

“Meski pandemi memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan, namun program PKK dan PKW tahun ini tetap dialokasikan dengan target 39.896 peserta dan anggaran sebesar Rp 246 miliar,” jelas Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto.

“Silakan rekan-rekan LKP dan semuanya untuk mendaftarkan lembaganya agar bisa membantu kami menyalurkan bantuan kepada anak-anak kita yang ingin mengikuti kursus dan pelatihan yang mereka minati, dan kami juga sangat mempersilakan anak-anak di bawah 25 tahun yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan berstatus pengangguran untuk mengikuti program ini dengan mengakses informasi selengkapnya melalui laman Ayo Kursus,” tutup Wartanto. (R/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)