Puluhan Anggota Parlemen Inggris Desak Sanksi Segera terhadap Pendudukan Israel

London, MINA – Lebih dari 60 anggota parlemen Inggris telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri David Lammy, mendesaknya untuk menjatuhkan sanksi terhadap pendudukan Israel atas “pelanggaran berulang terhadap hukum internasional”.

Surat tersebut, yang diorganisasi oleh anggota parlemen independen Richard Burgon dan Imran Hussain, ditandatangani oleh beberapa tokoh terkemuka. Mereka termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Bayangan Diane Abbott, mantan Menteri Keuangan Bayangan John McDonnell, salah satu pemimpin Partai Hijau Carla Denyer. Kantor Berita WAFA melaporkan, Jumat (29/11).

Para penandatangan juga termasuk banyak anggota parlemen dari Partai Buruh, Partai Demokrat Liberal, Plaid Cymru, dan Partai Nasional Skotlandia. Selain itu, lima anggota parlemen dari Aliansi Independen pro-Gaza, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, juga menambahkan tanda tangan mereka.

Beberapa bangsawan, termasuk Baroness Sayeeda Warsi, yang dulunya bangsawan Konservatif di House of Lords dan sekarang independent, juga mendukung surat tersebut.

Surat tersebut merujuk pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional dari bulan Juli, yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menyerukan agar pendudukan diakhiri sesegera mungkin.

“Pengadilan juga menemukan bahwa semua negara, termasuk Inggris, memiliki kewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki sebagai tindakan yang sah dan tidak memberikan bantuan atau dukungan apa pun untuk mempertahankannya,” demikian bunyi surat tersebut.

Anggota parlemen mendesak pemerintah Inggris untuk menjatuhkan sanksi dan mengambil tindakan tegas lainnya, untuk melaksanakan pendapat ICJ tentang pendudukan ilegal Israel atas Palestina.

Surat tersebut menyoroti putusan ICJ bahwa negara harus mencegah tindakan, termasuk perdagangan, perjanjian, atau hubungan investasi dengan Israel, yang membantu mempertahankan pendudukannya.

Surat tersebut juga menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk melarang perdagangan dengan permukiman ilegal, menilai ulang semua hubungan perdagangan saat ini dan di masa mendatang dengan Israel, dan menangguhkan penjualan senjata ke negara tersebut.

“Pemerintah Inggris telah berulang kali menyatakan mereka berkomitmen pada hukum internasional. Bertindak untuk mendukung pendapat penasihat ICJ akan menjadi langkah penting dalam menunjukkan komitmen tersebut,” ujar mereka dalam surat tersebut. []

Mi’raj News Agency (MINA)