Puluhan Ribu Warga Tunisia Demonstrasi di Delapan Kota Protes Kebijakan Presiden Saied

Rudi Hendrik - Ahad, 19 Februari 2023 - 10:32 WIB

Ahad, 19 Februari 2023 - 10:32 WIB

11 Views

Tunis, MINA – Puluhan ribu warga Tunisia mengadakan demonstrasi besar-besaran di delapan kota di seluruh negara Afrika Utara itu, memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Kais Saied.

Para pengunjuk rasa yang merupakan anggota serikat buruh UGTT Tunisia yang kuat, mengadakan aksi unjuk rasa di kota-kota Sfax, Jendouba, Tozeur, Monastir, Bizerte, Kasserine, Kairouan, dan Nabeul pada Sabtu (18/2/2023), menuduh Saied mencoba membungkam kebebasan dasar, termasuk hak-hak serikat pekerja, Press TV melaporkan.

Di selatan kota Sfax, pengunjuk rasa mengacungkan plakat bertuliskan, “Hentikan serangan terhadap kebebasan berserikat,” dan “Saied Pengecut, serikat tidak takut.”

Pejabat senior UGTT Othman Jalouli mengatakan kepada massa bahwa pemerintah Saied “ingin membungkam suara serikat”.

Esther Lynch, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Eropa (ETUC), juga ambil bagian dalam protes hari Sabtu terhadap Saied.

Di depan protes Sfax, Lynch mengatakan, dia datang untuk menyampaikan pesan dukungan dari 45 juta anggota serikat buruh Eropa, menyerukan pembebasan segera pejabat serikat yang ditahan.

Unjuk rasa tersebut menyusul penangkapan banyak tokoh terkenal anti-pemerintah, termasuk politisi, jurnalis, dua hakim, dan seorang pejabat senior UGTT.

Kritikus telah memperingatkan bahwa penangkapan tersebut mungkin terkait dengan upaya pemerintah untuk membungkam perbedaan pendapat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB juga menyerukan pembebasan segera para tahanan.

Saied, mantan profesor hukum, terpilih pada 2019 di tengah kemarahan publik terhadap kelas politik.

Pada 25 Juli 2021, dia melancarkan perebutan kekuasaan, memecat pemerintah, membekukan Dewan Perwakilan Rakyat dan merebut kekuasaan yang luas.

Dia kemudian memberi dirinya kekuasaan untuk memerintah dan membuat undang-undang melalui dekrit dan merebut kendali atas peradilan, yang dilihat oleh para saingannya sebagai pukulan lebih lanjut terhadap demokrasi di tempat kelahiran pemberontakan rakyat tahun 2011. (T/RI-1/P1)