Putra Mahkota: Arab Saudi Semakin ‘Mendekati’ Normalisasi dengan Israel

Riyadh, MINA – Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengatakan pada hari Rabu (20/9), Kerajaan sedang bergerak menuju kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Bin Salman membantah laporan proses bersejarah untuk membangun hubungan antar negara telah terhenti karena penolakan Israel membuat konsesi terhadap Palestina, dan menegaskan bahwa “negosiasi yang baik” sedang berlangsung. Demikian dikutip dari Anadolu.

“Kami berharap hal ini akan mencapai titik yang memudahkan kehidupan rakyat Palestina, dan menjadikan Israel sebagai pemain di Timur Tengah,” katanya saat diwawancarai oleh Fox News. “Setiap hari kami semakin dekat.”

Riyadh bersikeras setiap kesepakatan untuk menjalin hubungan dengan Israel mencakup komponen memajukan upaya mendirikan negara Palestina, konsesi yang sejauh ini ditolak mentah-mentah oleh Israel ketika pemerintah sayap kanan terus memperluas permukiman khusus Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Selain berkas Palestina, Arab Saudi dilaporkan mencari konsesi tambahan dari Washington sebagai bagian dari perjanjian potensial, termasuk pakta keamanan dengan AS, penjualan senjata canggih dan bantuan dalam pengembangan program nuklir sipil.

Israel dan Arab Saudi adalah rival regional Iran, dan bin Salman mengatakan jika Teheran ingin memiliki senjata nuklir, “kita harus mendapatkannya.”

Laporan-laporan menunjukkan bin Salman berusaha menghindari komitmen hukum yang tercantum dalam undang-undang AS, yang memberlakukan batasan ketat pada kerja sama nuklir untuk memastikan bahwa hal itu dimaksudkan semata-mata untuk tujuan damai.

Mereka mengamanatkan kerja sama tersebut harus mematuhi kriteria nonproliferasi untuk mengikat secara hukum mitra dalam penggunaan nuklir sebagai tujuan damai, termasuk larangan pengayaan, dan pemrosesan ulang bahan nuklir tanpa persetujuan AS, serta kepatuhan terhadap perlindungan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Israel menjadi satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di Timur Tengah, namun berulang kali menolak untuk mengkonfirmasi fakta tersebut secara terbuka sebagai bagian dari kebijakan ambiguitas strategis negara itu. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)