Manamah, MINA – Raja Bahrain Salman Al Khalifa memerintahkan Institusi pendidikan tidak menerapkan perubahan kurikulum yang “tidak sesuai nilai-nilai nasional Bahrain dirancang untuk melindungi agama dan pilar utama.”
Pengumuman tersebut datang pada Selasa (16/5), menyusul isu yang diangkat oleh para kritikus mengenai pelajaran soal Israel dan perubahan pada peta wilayah Israel-Palestina yang masih menjadi konflik di Timur Tengah.
Sebuah pernyataan dari pemerintah, dibagikan secara online, mengatakan, “Yang Mulia memerintahkan Menteri Pendidikan untuk memastikan kurikulum pendidikan mematuhi ajaran Islam, sejalan dengan Piagam Aksi Nasional dan Konstitusi.” Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (17/5).
“Yang Mulia menegaskan kembali bahwa agama Islam tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati dan dilindungi dengan segala cara,” imbuhnya.
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
Sebelumnya, Amandemen dibuat untuk mata pelajaran di sekolah dasar, termasuk pelajaran tentang normalisasi hubungan antara Negara Teluk dan Israel dan penghapusan pelajaran tentang orang Yahudi.
Perubahan tersebut memicu pengkhotbah dan cendekiawan, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan Kementerian Pendidikan untuk mempertimbangkan kembali amandemen tersebut, yang menghasilkan perintah dari kerajaan untuk menangguhkan pengajaran tentang Israel dan kesepakatan normalisasi.
Bahrain dan Israel menandatangani normalisasi kesepakatan Perjanjian Abraham yang ditengahi AS di Washington pada September 2020 dan, sejak itu, mereka telah bertukar diplomat dan menandatangani perjanjian keamanan dan perdagangan.
Namun, normalisasi Manama dengan Israel telah terbukti secara luas tidak populer di kalangan warga Bahrain yang secara rutin mengadakan unjuk rasa menentang keputusan 2020. (T/R4/P2)
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur