Raja Maroko Tunjuk Mantan Menlu Sebagai Perdana Menteri Baru

Raja Mohammed VI, (kanan), dan Perdana Menteri baru Saad Eddine El Othmani. (Foto: The North Africa Post)

Maroko, 19 Rabiul Akhir 1428/18 Maret 2017 (MINA) – Raja Maroko telah menunjuk Saad Eddine El Othmani dari partai Islam, Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD), sebagai perdana menteri baru dan memintanya untuk membentuk pemerintahan.

Penunjukkan dimuat dalam pernyataan kerajaan yang diterbitkan oleh kantor berita negara MAP pada Jumat (17/3) sebagaimana dimuat Aljazeea yang dkutip MINA.

Othmani menjabat menteri luar negeri antara 2011-2013 dan sejak itu menjabat sebagai ketua fraksi PJD di parlemen, yang saat ini menguasai 125 dari 395 kursi di parlemen.

Sebelumnya Raja Mohammed VI mengumumkan pada Rabu ia akan mengganti Perdana Menteri Abdelilah Benkirane dengan anggota lain dari PJD. Langkah itu dalam upaya memecahkan lima bulan kebuntuan politik pascapemilu.

Benkirane telah diangkat kembali setelah PJD, yang pertama kali berkuasa pada 2011, meningkatkan perolehan suara dalam pemilu Oktober, mempertahankan posisinya sebagai partai terbesar.

Di bawah Undang-Undang Pemilu Maroko ketika tidak ada partai bisa memenangkan suara mayoritas di parlemen, maka membentuk koalisi pemerintahan adalah sebuah keharusan dalam sistem di mana raja masih memegang kekuasaan tertinggi.

Sejauh ini PJD gagal membentuk pemerintahan mayoritas meskipun telah lima bulan perundingan intensif–waktu terlama Maroko telah tanpa pemerintahan dalam sejarah negara itu dewasa ini.

Tidak jelas apakah penunjukan Othmani akan memperkuat negosiasi politik PJD dalam pembentukan pemerintahan baru.

PJD akan menggelar pertemuan dewan nasional pada Sabtu (18/3) untuk memutuskan langkah berikutnya.

Pada hari Kamis partai mengeluarkan pernyataan mendukung Benkirane. “Bagaimana pun ia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembentukan pemerintahan,” kata PJD.

PJD adalah partai Islam pertama yang memenangkan pemilu di Maroko dan yang pertama memimpin pemerintah setelah Mohammed–yang familinya telah memerintah Maroko sejak awal 1600-an—melepaskan beberapa kekuasaannya ketika ribuan orang turun ke jalan dalam demonstrasi damai terinspirasi oleh gelombang perlawanan di seluruh dunia Arab yang dikenal sebagai Arab Spring.

Di bawah reformasi konstitusi yang diadopsi Maroko pada 2011 untuk meredam aksi protes prodemokrasi, perdana menteri harus diangkat dari partai terbesar di parlemen. (R11/RS-2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)