Khartoum, MINA – Protes baru meletus di Sudan pada Senin (24/1) dengan menolak mediasi PBB untuk menyelesaikan krisis politik negara itu.
Demonstran menuntut pemerintahan sipil penuh, di tengah pembicaraan yang dimediasi PBB untuk menyelamatkan transisi negara itu ke demokrasi.
Ratusan pengunjuk rasa berbaris di depan Istana Presiden, Khartoum. Mereka meneriakan penentangan terhadap militer, Anadolu Agency melaporkan.
“Orang-orang Sudan dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri,” Abdul Rahim Ahmed, seorang pengunjuk rasa di Khartoum.
Baca Juga: Jamaah Ashabul Kahfi Australia Doa Bersama untuk Ulama Aceh Tu Sop
“Inisiatif utusan PBB ini bertujuan untuk menyelamatkan para jenderal militer dan memungkinkan mereka mendapatkan kekebalan dari keadilan atas pembunuhan terus-menerus terhadap para pengunjuk rasa,” tambahnya.
Pekan lalu, tujuh pengunjuk rasa tewas dalam protes anti-militer di Sudan yang dilanda krisis.
Awal bulan ini, misi PBB di Sudan meluncurkan pembicaraan yang difasilitasi PBB antara militer dan kelompok politik dalam upaya untuk menyelamatkan transisi negara Tanduk Afrika itu.
“Kami tidak akan duduk dengan tentara di bawah inisiatif PBB atau forum lainnya,” kata Mona Hussein, pengunjuk rasa lain di Khartoum.
Baca Juga: Lima Orang Tewas Imbas Kekerasan Etnis di Manipur India
“Tentara harus segera menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil,” tambahnya.
Sudan berada dalam kekacauan sejak 25 Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintah transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.
Sebelum pengambilalihan militer, Sudan diperintah oleh dewan berdaulat yang terdiri dari pejabat militer dan sipil yang bertugas mengawasi masa transisi hingga pemilihan umum pada 2023.
Hamdok dipulihkan pada 21 November menyusul kesepakatan, tetapi pengunjuk rasa mengecam hal itu, bersikeras pada penghapusan pengaruh militer atas koalisi pemerintahan transisi. Ia mengundurkan diri pada 2 Januari, dengan alasan kebuntuan politik. (T/RE1/RS2)
Baca Juga: Israel Sengaja Targetkan Aktivis Turkiye-Amerika
Mi’raj News Agency (MINA)