Ratusan Tentara Israel Ajukan Permohonan Pensiun Dini

Tel Aviv, MINA – Ratusan tentara karier Israel, termasuk perwira senior, telah mengajukan permohonan pensiun dini, memperparah krisis militer di tengah kekurangan personel selama genosida di Jalur Gaza.

Harian Israel Yedioth Ahronoth pada Rabu (19/11) melaporkan, perwakilan dari Administrasi Personalia Angkatan Darat mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset bahwa sekitar 600 personel karier, termasuk perwira senior dan bintara profesional, telah meminta untuk secara efektif “mengundurkan diri” lebih awal. Demikian dikutip dari Anadolu.

“Ada mereka yang masa pensiunnya kami tunda selama perang (di Gaza) karena tidak ada pengganti mereka,” kata seorang pejabat militer kepada anggota parlemen.

Para pejabat militer mengatakan 85% tentara karier pensiun “dengan pangkat letnan kolonel atau di bawahnya.”

Bar Kalifa, seorang pejabat militer Israel yang berbicara di hadapan komite tersebut, mengaitkan krisis ini dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tunjangan pensiun bagi perwira karier.

Ia juga menyoroti masalah yang lebih luas, yaitu kekurangan tenaga kerja IDF (militer) di tengah pengecualian yang masih berlaku dari dinas militer bagi Yahudi ultra-Ortodoks pada saat pasukan “mulai bermanuver di Kota Gaza.” Saat ini mereka kekurangan sekitar 12.000 tentara.

Pada 8 Agustus, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki kembali Jalur Gaza secara bertahap, dimulai dengan Kota Gaza, sebelum rencana tersebut dibatalkan setelah gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober.

Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Haredi meningkatkan retorikanya, dan protes mereka menguras sumber daya baik dari tentara maupun polisi.

Kalifa juga memperingatkan akan adanya lonjakan penghindaran wajib militer.

“Kami sekarang memiliki lebih dari 17.000 orang yang menghindari wajib militer. Menghindari wajib militer sudah menjadi hal yang biasa. Ada banyak pengacara yang secara curang mengamankan pengecualian bagi mereka yang menghindari wajib militer,” ujarnya.

Haredim, yang mencakup sekitar 13% dari 10 juta penduduk Israel, mengklaim dinas militer mengancam identitas agama dan struktur komunitas, karena mereka mendedikasikan hidup untuk mempelajari Taurat. Para rabi terkemuka telah mendesak para pengikutnya untuk menolak wajib militer dan “merobek perintah pendaftaran.”

Selama beberapa dekade, sebagian besar pria ultra-Ortodoks menghindari wajib militer melalui penundaan berulang kali untuk mempelajari agama hingga mencapai usia pengecualian, yang saat ini ditetapkan 26 tahun.

Anggota parlemen oposisi menuduh Netanyahu mendorong undang-undang untuk membebaskan Haredim secara permanen demi memenuhi tuntutan partai ultra-Ortodoks Shas dan United Torah Judaism, yang keduanya meninggalkan koalisi awal tahun ini tetapi diperkirakan akan bergabung kembali setelah undang-undang tersebut disahkan. []

Mi’raj News Agency (MINA)