Remaja Masjid Harus Berperan Terhadap Implementasi Jaminan Kesehatan

Hasanatun Aliyah - Rabu, 24 April 2019 - 22:39 WIB

Rabu, 24 April 2019 - 22:39 WIB

6 Views

Jakarta, MINA – Pelayanan jaminan kesehatan masih belum bisa maksimal, maka perlu peran dari berbagai pihak, termasuk para remaja Masjid.

Permasalahan yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, belum bisa maksimal karena defisit terus membengkak. Tahun pertama sejak berdiri pada 2013, sebuah badan yang menjamin kesehatan nasional, BPJS Kesehatan membukukan defisit mencapai Rp3,3 triliun. Bahkan pada tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan meningkat mencapai Rp10 triliun lebih.

Terkait ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Perhimpunan Remaja Masjid (PP PRIMA) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ahmad Arafat Aminullah mengatakan, masjid harus mengambil peran dengan mendorong masyarakat terhadap jaminan kesehatan, di antaranya dengan proses penjegahannya.

“Yang perlu kita terapkan untuk menyadarkan masyarakat bahwa yang berhak menjamin kesehatan pribadi masing-masing, yaitu orang itu sendiri, jangan langsung dibebankan kepada negara,” katanya saat Diskusi Publik & PRIMA Talk series 2.

Diskusi ini mengangkat tema ‘Negara dan Tanggung Jawab Keadilan Kesehatan Melalui Masjid’ di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Rabu (24/4) yang dibuka oleh Ketua Prodi Pascasarjana Program Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) Sekolah Kajian Sratejik dan Global (SKSG) UI, Abdul Muta’ali.

Salah satu pencegahannya adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Melalui pola hidup yang sehat, maka akan menurunkan angka pasien di rumah sakit, dengan begitu program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang disediakan negara tidak banyak digunakan sehingga dapat menurunkan angka defisit BPJS.

“Masih ada defisit, masih ada ketimpangan-ketimpangan. Disitulah pemuda harus berpikir proaktif, secara parasipatif, secara kolektif. Menurut saya ini peran yang sangat penting memberikan pemahaman kepada publik. Iuran tidak hanya berbasis uang, namun bisa dengan pemahaman kepada masyarakat jangan mau menjadi objek penderita dan penerima (JKN-KIS) saja. Nah ini harus kita sadarkan melalui edukasi,” tambahnya. (L/R10/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)