Gaza, MINA – Rencana kontroversial Israel untuk membangun apa yang disebut sebagai “kota kemanusiaan” bagi warga Palestina di Gaza selatan dilaporkan gagal setelah mendapat penolakan dari militer Israel sendiri.
Media lokal Israel, Chanel 12 melaporkan bahwa gagalnya rencana tersebut diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Ahad malam.
Pekan lalu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengumumkan rencana pemindahan paksa seluruh penduduk Gaza ke zona baru yang akan dibangun di atas reruntuhan Kota Rafah. Dari kota buatan itu, warga Gaza akan “diizinkan” untuk beremigrasi ke negara lain.
Rencana itu segera menuai kecaman internasional, termasuk dari PBB dan kelompok hak asasi manusia yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemindahan paksa, yang melanggar hukum internasional.
Baca Juga: Pemimpin Kristen Palestina Kecam Serangan Pemukim Ilegal Israel terhadap Komunitasnya
Di dalam negeri, para pemimpin oposisi Israel juga menolak keras proposal yang diperkirakan menelan biaya hingga 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp64,92 triliun itu. Mereka mengecamnya sebagai konsep kamp konsentrasi modern karena berpotensi menahan warga Palestina secara massal tanpa proses hukum.
Militer Israel pun menyampaikan penolakan dengan alasan rencana itu dapat merusak peluang tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan pihak Palestina.
Sementara itu, Kepala Staf Eyal Zamir berselisih dengan Netanyahu dan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich. Zamir memperingatkan bahwa proyek kota kemanusiaan akan memakan waktu panjang dan justru menghambat tujuan utama militer di Gaza.
Netanyahu akhirnya memerintahkan agar disusun rencana alternatif yang lebih murah dan cepat, dengan batas waktu penyusunan paling lambat keesokan harinya.
Baca Juga: Israel Terapkan Hukum Hannibal di Gaza, Cegah Tentara Ditangkap Pejuang Palestina
Militer juga mengkhawatirkan bahwa kelompok perlawanan Hamas akan menilai proyek ini sebagai isyarat Israel untuk sekadar mencapai kesepakatan jangka pendek, sebelum melanjutkan agresi setelah gencatan senjata tercapai. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Koalisi Netanyahu Terancam Runtuh, Dua Partai Ultra-Ortodoks Mundur