Resolusi PBB: 128 Negara Tolak Keputusan AS Mengenai Yerusalem

(UN News)

New York, MINA – Resolusi Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12) waktu New York, melalui pemungutan suara menentukan 128 negara setuju, 9 tidak setuju, dan 35 abstain, atas pernyataan menolak keputusan Amerika Serikat (AS) mengenai Yerusalem.

Mayoritas negara-negara menolak pernyataan pengakuan AS, walaupun sebelum sidang Presiden Donald Trump mengancam akan memotong dana ke negara-negara yang mendukung resolusi tersebut. Arab News melaporkan.

Berbicara kepada Reuters dari Ramallah, seorang juru bicara untuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pemungutan suara PBB dan menyebutnya “sebuah kemenangan bagi Palestina.”

“Kami akan melanjutkan usaha kami di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di semua forum internasional untuk mengakhiri pendudukan ini dan untuk membangun negara Palestina kita dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya,” kata juru bicara Abbas Nabil Abu Rdainah.

Dalam sebuah sesi darurat, Majelis Umum PBB memberikan suara pada sebuah resolusi yang menegaskan kembali bahwa status Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi, dan keputusan yang diambil di luar kerangka tersebut tidak memiliki dampak hukum dan harus dibatalkan.

Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Malki yang menangani majelis saat sidang berlangsung, meminta dukungan dan memberikan peringatan bahwa Amerika Serikat “mengambil keputusan” di antara negara-negara yang menentangnya di PBB.

“Organisasi ini sekarang menjalani tes yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Al-Malki.

“Sejarah mencatat nama, mengingat nama-nama negara yang berdiri dengan apa yang benar dan nama orang-orang yang berbicara dusta. Hari ini kita adalah pencari hak dan kedamaian,” ujarnya.

Keputusan Trump pada 6 Desember mengakui Yerusalem saat ibukota Israel, dan ini melanggar konsensus internasional dan memunculkan demonstrasi di seluruh dunia Muslim, dan memicu seruan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Status Kota Suci adalah salah satu masalah paling kuat dalam konflik Israel-Palestina, dengan kedua belah pihak mengklaimnya sebagai milik mereka.

Resolusi tersebut diajukan oleh Yaman dan Turki atas nama negara-negara Arab dan Muslim.

“Mereka mengambil ratusan juta dolar bahkan miliaran dolar dan kemudian mereka memberikan suara menentang kami,” kata Trump di Gedung Putih.

“Kami mencermati suara itu. Biarkan mereka memilih melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli,” lanjutnya.

Rancangan resolusi tersebut adalah lanjutan langkah yang diambil setelah diveto pada hari Senin (18/12) oleh AS di Dewan Keamanan PBB.

Menjelang pemungutan suara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam PBB sebagai “rumah kebohongan,” dan mengatakan bahwa Israel “menolak langsung pemungutan suara ini, bahkan sebelum hal tersebut berlalu.”

“Sikap Israel dari banyak negara di dunia, di semua benua, berubah di luar PBB, dan pada akhirnya akan menyaring ke PBB juga sebagai rumah kebohongan,” katanya.

Sebelumnya, pada hari Selasa (19/12), Duta Besar AS Nikki Haley mengirim sebuah email kepada utusan PBB untuk memberi tahu mereka bahwa “presiden akan mengawasi pemungutan suara ini dengan hati-hati dan meminta saya melaporkan kembali nama negara-negara yang telah memilih untuk melawan kami.”

“Kami akan mencatat setiap pemungutan suara untuk masalah ini,” tulisnya dalam pesan yang disebutkan oleh AFP.

Di Twitter dia mengatakan “AS akan mengambil nama,” ketika duta besar dari 193 negara anggota majelis memberikan suara mereka.

Namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa negara-negara anggota PBB tidak boleh terpengaruh oleh ancaman Trump.

“Saya memanggil seluruh dunia: tidak pernah menjual kehendak demokratis Anda dengan imbalan uang kecil,” katanya dalam sebuah pidato di televisi di Ankara, yang memperkirakan bahwa “dunia akan memberikan pelajaran yang sangat baik kepada Amerika Serikat saat ini.” (T/RS2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)