Ridwan Kamil Sepakat Komersialisasi Penuh BIJB Dipercepat

Jakarta, MINA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepakat bakal mempercepat realisasi penggunaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) untuk penerbangan komersial.

Izin kelanjutan perpanjangan run way serta polemik yang dialami pemegang saham telah selesai.

“Bandaranya sudah diresmikan tapi belum maksimal. Ternyata masih ada kendala pada level para pemegang saham, nah hari ini sudah selesai, semua clear,” ujar Emil usai rapat di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin, (1/10).

Emil memastikan polemik shareholder agreement di antara pemegang saham BIJB telah dikoordinasikan bersama Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Investor yang memiliki andil besar dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) ini pun bisa dilibatkan dalam keputusan strategis secara bergantian.

“Dengan bantuan Pak Menko (Luhut), hal-hal bersifat shareholder sudah putus dan adil, artinya ada rolling direksi. Kalau direksinya minta permanen kan takut ada hal-hal yang kurang optimal, jadi Alhamdulillah per hari ini urusan Kertajati oleh saya selesai,” ungkapnya.

Terkait landasan pacu, bandara di Kertajati Majalengka ini baru memiliki panjang aspal 2.500 meter dari target pengembangan hingga panjang 3.000 meter. Ukuran terebut menjadi syarat untuk kebutuhan pesawat dengan rute penerbangan langsung internasional yang izinnya perlu ada di Gubernur Jawa Barat.

“Target run way selesai Desember, untuk pesawat lebar saja,” tuturnya.

Semantra itu, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhamad Awaluddin menyambut baik keputusan yang dilakukan Emil untuk mempercepat fungsi bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta. BIJB yang diresmikan pada Mei 2018 sempat terkendala transisi orang nomor satu di Jawa Barat setelah Pilkada.

“Shareholder agreement harus cepat, Pak Menko (Luhut) kasih waktu satu minggu dari sekarang. Kedua besaran saham tetap 25 persen karena itu yang ingin ditinjau ulang. Equity partnership Angkasapura II tetap 25 persen,” paparnya.

Awaluddin juga memastikan tugas penambahan luas taxi way dan apron kini telah rampung. Hanya saya, khusus landasan pacu yang menjadi tanggungjawab Anggakasa Pura II masih terhenti lantaran belum mendapat izin Gubenur Jabar era Ahmad Heriawan maupun era PJ Gubenur Jabar M. Iriawan.

“Saya sudah menyurati Gubernur Jabar pada saat Pak Aher waktu itu Mei 2018. Kemudian surati kembali pada waktu PJ Gubernur Jabar Pak Iriawan itu Agustus 2018, nah dua surat itu belum dijawab,” bebernya.

Menurut Awaluddin, Gubenur Emil kini menjanjikan untuk mengeluarkan surat hak pinjam pakai lahan untuk penambahan landasan pacu tersebut dalam waktu dekat. Surat itu bakal dijadikan dasar kontraktor untuk menyebut pengerjaan hingga akhir Desember 2018.

“Kami tunggu secepatnya surat itu dan kontraktor sudah siap mengerjakan. Ditargetkan selesai akhir tahun ini, waktu tiga bulan sampai Desember mudah-mudahan tuntas dan tidak ada kendala,” pungkasnya. (R/RS3/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)