Satu Abad Balfour, Palestina Bawa Inggris ke Pengadilan Internasional

London, MINA – Menjelang satu abad peristiwa perjanjian Balfour 2 November mendatang, Palestina akan membawa Inggris ke pengadilan internasional karena perannya dalam pembuatan Deklarasi Balfour yang menyebabkan pengungsian rakyat Palestina

Penasehat senior Presiden Palestina Nabil Shaath mengkritik Perdana Menteri Inggris Theresa May yang berjanji akan merayakan ulang tahun deklarasi tersebut ke-100, bulan depan. Dia mengatakan rencananya itu telah membuat hubungan antara Inggris dan Palestina tegang.

Dia meminta Inggris untuk meminta maaf atas rencananya dan secara resmi mengakui negara PAlestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Al-Quds sebagai ibukotanya.

Sejumlah tokoh senior Palestina berbicara mengenai tindakan hukum melawan Inggris atas dampak deklarasi tesebut terhadap rakyat Palestina. Namun langkah tersebut terus menerus dikecam oleh pejabat Inggris dan berpendapat tidak berniat meminta maaf atas perannya dalam sejarah tersebut.

Bulan lalu, jurubicara pemerintah Arab Saudi mengatakan Inggris mengakui bahwa Deklarasi Balfour atau yang dikenal Nakbah adalah malapetaka bagi orang-orang Palestina, namun berpendapat, meminta maaf dan mengakui Negara Palestina sangat merugikan penyelesaian konflik tersebut.

Mayoritas 54 persen masyarakat Inggris percaya, Inggris harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara, menurut hasil jejak pendapat YouGov yang diterbitkan pada September.

Meskipun demikian Menlu Inggris Boris Johnson dan anggota Kabinet Inggris Sajid Javid menegaskan pemerintah Inggris akan menandai ulang tahun dengan bangga dan tetap komitmen terhadap keamanan Israel.

Inggris hingga saat ini mempertahankan hubungan diplomatik, perdagangan dan keamanan yang erat dengan Israel sejak awal. Hubungan tersebut diamati oleh beberapa orang telah diperkuat di bawah kepemimpinan Theresa May dan Inggris terlihat akan meningkatkan hubungan dengan negara-negara di luar Uni Eropa menyusul Brexit.(T/P3/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)