Saudi Prihatin Atas Nasib Perempuan di Daerah Konflik

Admin - Senin, 21 Maret 2016 - 12:39 WIB

Senin, 21 Maret 2016 - 12:39 WIB

582 Views ㅤ

Arab Saudi menyatakan penyesalan dan kesedihan dalam masalah yang dialami oleh perempuan diberbagai belahan dunia. (Foto: Arab News)" width="300" height="181" /> Arab Saudi prihatin atas masalah yang dialami oleh perempuan di berbagai belahan dunia. (Foto: Arab News)

Jeddah, 12 Jumadil Akhir 1437/ 21 Maret 2016 (MINA) – Arab Saudi menyatakan keprihatinannya terhadap masalah yang dialami kaum perempuan di berbagai belahan dunia yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia terutama di wilayah Palestina.

Selain Palestina, Perempuan Suriah juga menghadapi masalah yang sama dan pemerintah Saudi menyeru untuk menghentikan kejahatan tersebut.

“Kami menegaskan pentingnya masyarakat internasional untuk perduli terhadap isu-isu perempuan dan cara mengatasinya,” kata Saad bin Abdullah Al-Saad, Wakil PBB Arab Saudi kepada Arab News yang dikutip oleh Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin (21/3).

“Pemerintahan menekankan sikap tegas dan ketat dalam menolak dan memperkenalkan istilah-istilah seperti jenis kelamin, identitas jenis kelamin, pendidikan seksual yang komprehensif, dan kesehatan reproduksi pada pidato tentang Komisi Status Perempuan (CSW),” tambahnya.

“Interpretasi kami istilah jenis kelamin berada dalam dokumen yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh PBB diwakili oleh laki-laki dan perempuan, bahwa setiap manusia dan keluarga dalam berhubungan akan dibatasi pada kerangka perkawinan antara laki-laki dan perempuan,”katanya.

“Dalam hal apapun istilah ini ditafsirkan oleh pemerintah untuk menegaskan kembali hak-hak kedaulatan guna mengekspresikan pesan pada pelaksanaan setiap rekomendasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam kita,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, “saya ingin menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi mengenai pemberdayaan politik perempuan Saudi dan partisipasi mereka sebagai pemilih dalam kandidat pemilu kota pada 12 Desember 2015 – untuk pertama kalinya pada sejarah kepemerintahan.” (T/anj/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)