Saudi Tegas Tolak Pernyataan Netanyahu soal Pengusiran Paksa Warga Palestina

Rana Setiawan Editor : Zaenal Muttaqin - 20 detik yang lalu

20 detik yang lalu

0 Views

Riyadh, MINA – Kerajaan Arab Saudi dengan tegas menolak pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait rencana pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah air mereka.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan kementerian luar negerinya, Arab Saudi mengapresiasi kecaman dari negara-negara Arab dan Islam lainnya, serta sikap tegas mereka dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menegaskan sentralitas perjuangan Palestina dalam dunia Islam.

Arab Saudi mengecam pernyataan Netanyahu sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan yang terus dilakukan oleh penjajah Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di Gaza, yang saat ini menghadapi pembersihan etnis secara sistematis.

Kerajaan menegaskan, retorika ekstrem seperti itu mengabaikan ikatan sejarah, hukum, dan emosional yang mendalam antara rakyat Palestina dengan tanah mereka.

Pernyataan tersebut juga bertentangan dengan hak fundamental rakyat Palestina untuk hidup dengan bermartabat di tanah mereka sendiri.

Dalam pernyataannya, Arab Saudi menyoroti dampak mengerikan dari agresi Israel di Gaza, di mana lebih dari 160.000 orang telah terbunuh atau terluka -sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak- tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia atau tanggung jawab moral.

Saudi kembali menegaskan bahwa rakyat Palestina adalah pemilik sah tanah mereka dan tidak dapat diperlakukan sebagai orang asing atau migran yang dapat diusir sesuka hati oleh pendudukan Israel.

Lebih lanjut, Kerajaan menyoroti mereka yang mendukung pandangan ekstrem semacam itu justru menghambat Israel dalam menerima perdamaian, serta terus menolak prinsip hidup berdampingan secara damai dan inisiatif perdamaian yang telah diajukan oleh negara-negara Arab.

Arab Saudi menegaskan, hak rakyat Palestina atas tanah mereka adalah hak yang tidak dapat dicabut dan tidak akan pernah sirna, berapa pun waktu yang dibutuhkan.

Kerajaan kembali menekankan, perdamaian yang abadi hanya dapat dicapai dengan kembali pada akal sehat dan menerima prinsip hidup berdampingan secara damai melalui solusi dua negara, yang merupakan satu-satunya jalan menuju resolusi yang adil dan berkelanjutan.[]

Mi’raj News Agency (MINA)