SEKJEN PBB MENDESAK PARA PEMIMPIN POLITIK IRAK TUNJUKKAN PERSATUAN

IRAK-300x185.jpg" alt="Sejak terjadinya krisis Anbar Irak, IOM dan WFP telah berkolaborasi mendistribusikan bantuan untuk pengungsi (Foto: IOM Irak)" width="300" height="185" /> Sejak terjadinya krisis Anbar Irak, IOM dan WFP telah berkolaborasi mendistribusikan bantuan untuk pengungsi (Foto: IOM Irak)

New York, 13 Sya’ban 1435/11 Juni 2014 (MINA) – Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB, Ban Ki Moon, menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kekacauan di Irak, khususnya di Kota Mosul. Menyikapi situasi itu Ban mendesak para pemimpin politik negara itu menunjukkan persatuan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman di negara itu.

Ban juga mengutuk adanya serangan kelompok militan baru-baru ini yang mengakibatkan puluhan korban tewas dan terluka di provinsi-provinsi Utara dan Timur Irak. Demikian menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya di New York yang dirilis di website PBB dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu.

Sekjen PBB mengatakan, ia prihatin dengan situasi yang memburuk di Mosul, di mana, menurut laporan berita, setelah hari pertempuran melawan pasukan pemerintah, militan yang terkait dengan Negara Islam Irak (ISIS) dan Levant (ISIL) telah menguasai kota terbesar kedua di Irak itu, memaksa ribuan warga sipil untuk mengungsi untuk menghindari kekerasan.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal sangat mengutuk adanya serangan militan di kota yang masih bergolak Anbar, Baghdad, Diyala, Ninewa, dan provinsi Salah al Din yang telah membunuh dan melukai sejumlah warga sipil selama beberapa hari terakhir. Ban menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan kepada Pemerintah Irak.

“Sekretaris Jenderal mendesak semua pemimpin politik untuk menunjukkan persatuan nasional terhadap ancaman yang dihadapi Irak, yang hanya dapat diatasi atas dasar konstitusi dan dalam proses politik yang demokratis,” kata pernyataan itu.

Ban juga mendorong Pemerintah Irak dan Pemerintah Daerah Kurdi untuk bekerja sama dalam upaya memulihkan keamanan di Provinsi Ninewa dan dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

“Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI) siap untuk mendukung upaya ini,” pernyataan itu menambahkan.

Adapun situasi di Anbar, Sekretaris Jenderal tetap sangat prihatin, dan dalam pernyataan itu menyambut diselenggarakannya konferensi rekonsiliasi Anbar dan sangat mendorong semua pemimpin suku, politik dan agama setempat untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam rangka mengakhiri pertempuran.

Dalam pernyataannya, Ban mengingatkan bahwa semua negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menegakkan sanksi keuangan, embargo senjata dan larangan perjalanan dikenakan ISIS dan ISIL. Sanksi itu sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 1267 (1999) dan 1989 (2011).

“PBB, termasuk UNAMI, akan terus mendukung pemerintah dan rakyat Irak dalam membangun negara yang damai, demokratis dan sejahtera,” pernyataan itu menyimpulkan. (T/P07/R2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)