Seluruh Faksi Palestina Deklarasikan Perlawanan Nasional Hadapi Aneksasi

Gaza, MINA – Seluruh faksi Palestina mendaklarasikan perlawanan nasional untuk menghadapi keputusan aneksasi Israel atas sebagian besar Tepi Barat yang diduduki.

Deklarasi berlangsung setelah pertemuan perwakilan dari faksi-faksi Fatah, Hamas, Jihad Islam, dan faksi-faksi kiri, dengan tema “Bersatu melawan Keputusan Tepi Barat dan Kesepakatan Abad Ini.” Quds Press melaporkan dari Jalur Gaza, Ahad (28/6).

Dalam pidatonya atas nama faksi yang berpartisipasi dalam pertemuan, Khalid al-Batsh, seorang pemimpin gerakan Jihad Islam, memberikan rincian tentang rencana nasional yang disepakati semua faksi untuk menghadapi aneksasi.

“Kita sudah membentuk front persatuan nasional untuk perlawanan rakyat untuk mengelola aksi-aksi di lapangan, dan membentuk komite perlindungan rakyat di Tepi Barat untuk menangani para pemukim dan tindakan aneksasi,” ujar al-Batsh.

Dia menyatakan bahwa “rencana untuk menghadapi aneksasi memerlukan program berkelanjutan, pergerakan warga, dan mobilisasi institusi Palestina di luar negeri untuk konfrontasi ini.”

Rencana yang disepakati, terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tingkat nasional, tingkat Arab dan Islam, dan yang tingkat internasional, lanjutnya.

Dia menekankan perlunya memulihkan persatuan nasional, menyepakati strategi nasional untuk menghadapi tantangan saat ini, membangun kembali sistem politik Palestina, khususnya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) atas dasar kemitraan dan demokrasi, memastikan partisipasi semua pihak.

“Kami juga mendesak Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam untuk memikul tanggung jawab lebih dalam menghadapi keputusan Israel, dengan mengaktifkan semua cara tekanan dan kekuatan untuk menggagalkan rencana aneksasi dan rencana kesepakatan abad ini, dan menyediakan jaring pengaman finansial bagi rakyat Palestina,” lanjutnya.

Di tingkat global, rencana tersebut meminta masyarakat internasional bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pendudukan untuk melanjutkan tindakan aneksasi dan penyelesaian, menuntut PBB untuk menempatkan entitas pendudukan di bawah hukum internasional, dan menerapkan keputusan legitimasi internasional yang adil bagi rakyat Palestina.

“Kami juga mendesak menyerukan pertemuan Majelis Umum PBB untuk membahas peningkatan tindakan pendudukan di lapangan, dengan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Masyarakat internasional juga diminta meningkatkan dukungan perjuangan rakyat kita melalui aksi boikot dan menarik investasi yang mendukung pendudukan, lanjut al-Batsh. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)