Senator AS Ajukan Kembali RUU Masukkan Ikhwanul Muslimin ke Daftar Teroris

Rana Setiawan Editor : Widi Kusnadi - 59 detik yang lalu

59 detik yang lalu

0 Views

Washington, MINA – Seorang anggota parlemen senior Amerika Serikat kembali mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

Senator Ted Cruz, salah satu tokoh Partai Republik asal Texas yang vokal dalam isu keamanan nasional, mengumumkan rencananya dengan strategi baru yang disebut lebih “bottom-up” untuk mengatasi hambatan politik di Kongres.

RUU tersebut, yang telah direvisi setelah bertahun-tahun stagnan, menargetkan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin yang menurut Ted dinilai terlibat langsung dalam aksi terorisme sebelum melabeli seluruh organisasi.

Pendekatan tersebut diambil setelah upaya sebelumnya antara 2015 hingga 2021 menghadapi kritik karena berpotensi menyasar kelompok-kelompok yang tidak terlibat kekerasan.

“Ikhwanul Muslimin adalah organisasi teroris yang mendukung afiliasi terorisnya, termasuk Hamas,” kata Cruz dalam pernyataannya dilaporkan Al Arabiya, Kamis (17/6), seraya menuding Hamas bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober 2023 yang disebutnya sebagai “pembantaian satu hari terburuk terhadap Yahudi sejak Holocaust.”

RUU tersebut didukung oleh beberapa senator lainnya seperti Tom Cotton, John Boozman, Rick Scott, Ashley Moody, dan Dave McCormick. Sementara itu, di Dewan Perwakilan Rakyat, inisiatif serupa diajukan oleh Mario Diaz-Balart dan Jared Moskowitz untuk memperkuat dorongan legislatif tersebut.

Dalam teks RUU, Ikhwanul Muslimin digambarkan sebagai jaringan transnasional yang menyediakan dukungan logistik, dana, pelatihan, serta pengaruh politik kepada afiliasinya di berbagai negara. RUU itu juga menyatakan bahwa afiliasi Ikhwanul Muslimin telah berupaya melemahkan sekutu-sekutu AS di Timur Tengah.

Langkah tersebut diprediksi kembali menuai kontroversi, dengan sebagian pengamat memperingatkan dampaknya terhadap hubungan AS dengan negara-negara Muslim dan potensi diskriminasi terhadap komunitas Muslim di dalam negeri.[]

Mi’raj News Agency (MINA)